Wakil Ketua Komisi VIII DPR Apresiasi Profesionalitas Mensos dalam Menyalurkan Bansos
Fuad Rizky Syahputra | Selasa, 19 Maret 2024 - 10:45 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily Apresiasi profesionalitas Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang memang membutuhkan, di tengah isu politisasi bansos.
Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily Apresiasi profesionalitas Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang memang membutuhkan, di tengah isu politisasi bansos.
"Saya sekali lagi angkat topi dengan Bu Mensos yang tidak menunjukkan, walaupun kita tahu jabatan menteri itu adalah jabatan politik, tetapi Bu Mensos mampu tidak terombang-ambing oleh opini bahwa bansos itu dinilai oleh berbagai pihak dipolitisasi," kata Ace di sela-sela rapat kerja Komisi VIII dengan Mensos Risma di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, sikap Risma yang tidak terpengaruh isu politisasi bansos untuk memenangkan peserta Pilpres 2024 tertentu mampu menjelaskan dengan baik kepada masyarakat bahwa penyaluran bansos oleh pemerintah sudah seharusnya dilakukan secara objektif karena memang dibutuhkan oleh masyarakat.
"Di tengah tahun politik, Mensos mampu berdiri secara baik untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang namanya bansos itu harus diletakkan dalam konteks objektif, profesional, dan memang dibutuhkan oleh masyarakat," ucap Ace.
Dia pun menilai pemberian bansos bukan untuk dipolitisasi, melainkan memang karena dibutuhkan oleh masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.
"Kalau masyarakat susah, ya kita harus bantu dan tentu tidak harus kita kaitkan dengan politik," ujar Ace.
Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijaya menyoroti sikap pemerintah dalam memberikan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) menjelang Pilpres 14 Februari 2024.
Menurutnya pemberian bansos bertujuan untuk mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen dan El Nino. Namun, langkah penyaluran bansos yang diambil pemerintah menjelang pemilu dinilai tidak tepat.
Dengan demikian, Esti menilai penyaluran bansos sebaiknya dilakukan oleh satu kementerian/lembaga saja supaya dalam pelaksanaannya menjadi lebih jelas dan terukur.
Baca Juga
