Pemerintah Dorong Akselerasi kebijakan Satu Peta Serta kembangkan PSN dan KEK

Jakarta - Pemerintah mendorong percepatan Kebijakan Satu Peta disertai dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu upaya konkret dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. 

Adanya Kebijakan Satu Peta  tunggal (One Map Policy) membuat perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan PSN dan pengembangan KEK serta berbagai kebijakan nasional lainnya, dapat mengacu pada data spasial yang akurat. Tak hanya Pemerintah, kini masyarakat juga dapat merasakan manfaat implementasi Kebijakan Satu Peta melalui akses informasi yang disediakan dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resilien, mempunyai daya tahan kuat, dan tumbuh 5,11% (yoy) pada triwulan 1 tahun 2024 dan termasuk 3 besar diantara negara G20. 

Selain itu, inflasi Indonesia rendah dan lembaga asing menilai Indonesia masih dipercaya oleh para investor. Disamping itu, target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menekankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-7% dengan target investasi yang menurut Menko Airlangga cukup menantang yaitu 1.900 triliun rupiah pada tahun 2025. Target tersebut menjadi bagian dari capaian pendapatan per kapita yang di tahun 2045 diharapkan sebesar 30.000 dollar USD.

“Untuk mencapai target tersebut, Kebijakan Satu Peta ini menjadi penting karena Kebijakan Satu Peta menjadi bagian dari perizinan dalam OSS (Online Single Submission) atau terkait dengan tata ruang dan ini juga strategis untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus,”kata Menko Airlangga saat Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Perlu diketahui bahwa hingga Juli 2024, Kebijakan Satu Peta telah mengumpulkan 151 Peta Tematik dari 23 Kementerian/Lembaga (K/L) di 38 Provinsi. 

Kebijakan Satu Peta juga telah berhasil menyelesaikan masalah tumpang-tindih dengan menurunkan luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektar. 

Menko Airlangga menekankan pentingnya Kebijakan Satu Peta dan perlunya memperluas manfaat dari percepatan Kebijakan Satu Peta. Oleh sebab itu dengan diluncurkannya Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 hari ini menandai dibukanya akses informasi untuk masyarakat.

“Kami juga telah menyusun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk White Paper dengan tema ‘Shaping a Unified Future Beyond 2024,” ucapnya. 

Buku putih atau White Paper tersebut memuat rekomendasi penguatan dasar hukum, peningkatan sumber daya manusia geopasial, penyediaan peta dasar skala besar dan penambahan peta tematik baru, dan akselerasi penyelesaian ketidaksesuaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.

Sementara  Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hadir mewakili presiden Joko Widodo sekaligus presiden terpilih untuk periode 2024-2029 dalam sambutannya menyatakan jika kebijakan satu peta tunggal ini akan mampu  menghadirkan efisiensi sekaligus menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan atau ruang sehingga dengan demikian proses pembangunan bisa cepat dilakukan.  

Karena menurutnya lagi, aspek kecepatan elemen  elemen dari pemerintahan efektif, apalagi ditengah  kondisi geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu. Maka, negara negara   yang bisa dapat memberi  kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan baik akan sangat berpeluang dalam meraih investasi,"  ujar Prabowo Subianto.