Hadapi Tantangan Signifikan, SKK Migas Bersama KKKS Tingkatkan Produksi Migas

Fuad Rizky Syahputra | Selasa, 06 Agustus 2024 - 18:51 WIB


Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) fokus untuk meningkatkan produksi migas di tengah tantangan pada 2024.
Pemain Garuda Select, David Maulana Foto : Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto. Dok: Istimewa

Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) fokus untuk meningkatkan produksi migas di tengah tantangan pada 2024.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto melalui keterangannya, di Jakarta, Senin, mengatakan menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah dan KKKS dalam mencapai target nasional, khususnya terkait produksi dan lifting migas.

Ia mengakui bahwa produksi migas Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan.

"Dari target lifting tahun 2024 sebesar 635.000 BOPD (barel minyak per hari) untuk minyak, realisasi saat ini baru mencapai 579.000 BOPD. Sedangkan untuk gas, dari target sebesar 5.785 MMSCFD (juta kaki kubik per hari), saat ini baru mencapai 5.366 MMSCFD. Masih ada kekurangan yang perlu segera diatasi," ujar Dwi.

Pemerintah menilai kondisi itu sebagai krisis nasional dan menekankan perlunya langkah-langkah agresif dalam mengatasi hambatan-hambatan produksi dan lifting.

SKK Migas berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan mengambil tindakan tegas guna memastikan program-program KKKS berjalan sesuai rencana.

"Kami menekankan kepada seluruh pimpinan tertinggi KKKS untuk menjalankan komitmen program kerja yang telah disepakati. Hal ini penting untuk mencapai target akhir tahun untuk minyak sebesar 594.000 BOPD, yang akan mempengaruhi titik masuk kita pada tahun 2025 yang direncanakan berada di kisaran 634.000 BOPD," kata Dwi.

Sedangkan untuk gas, meski lifting gas secara year-to-date berada di angka 5.366 MMSCFD, namun pada 25 Juli 2024, lifting harian telah mencapai 5.919 MMSCFD, mencapai 2 persen di atas target lifting APBN sebesar 5.785 MMSCFD.

"Kami juga fokus pada percepatan tambahan produksi sebesar 174 MMSCFD, terutama dari KKKS HCML dan Pertamina EP Cepu. Selain itu, menjaga stabilitas operasional untuk menghindari unplanned shutdown sangatlah penting sehingga kami tetap optimis untuk mencapai outlook lifting gas sebesar 5.544 MMSCFD," kata Dwi.

Terlepas dari tantangan tersebut, ia melihat industri hulu migas Indonesia masih menunjukkan prospek yang menjanjikan. Hal tersebut tercermin dari temuan eksplorasi pada 2023, dengan penemuan di struktur Geng North dan Layaran telah menempatkan Indonesia di puncak daftar penemuan terbesar di Asia Tenggara dari 2020 hingga 2024.

"Kami juga melihat antusiasme dari sisi investasi. Kami memprediksi bahwa mulai tahun ini dan beberapa tahun ke depan, Indonesia akan memimpin investasi hulu migas di Asia Tenggara, didorong oleh penemuan signifikan dan komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi," ujar Dwi lagi.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja industri hulu migas pada semester I 2024 serta membahas rencana jangka panjang sektor tersebut, SKK Migas bersama KKKS juga telah menyelenggarakan CEO Forum ke-8 di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/8).

Dwi mengatakan dalam forum itu terjadi proses diskusi intensif dan keterbukaan informasi antara SKK Migas dan KKKS yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam rangka mencapai target bersama.

"Kami juga memberikan kesempatan kepada pimpinan KKKS untuk memberikan masukan, apresiasi ataupun meminta bantuan kepada SKK Migas mengenai permasalahan yang tengah dihadapi KKKS," ujarnya.

Dalam forum tersebut, para pimpinan SKK Migas dan KKKS juga menandatangani berbagai komitmen yang telah disepakati untuk mencapai target produksi migas 2024.

Komitmen tersebut mencakup pelaksanaan WP&B 2024, mitigasi masalah kritis, inisiatif jangka pendek, standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, optimalisasi shutdown terencana, reaktivasi sumur, akselerasi komersialisasi, perbaikan manajemen aset, dan dukungan pemerintah.