Jokowi Resmikan 27 Inpres Jalan Daerah di NTT

Agung Nugroho | Rabu, 02 Oktober 2024 - 10:58 WIB


Presiden Jokowi mengatakan, jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat, yang bermanfaat untuk mobilitas barang dan orang.
Pemain Garuda Select, David Maulana Foto : Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan 27 Ruas Inpres. Dok: Ist

Kupang - Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan 27 Ruas Inpres Jalan Daerah (IJD) TA 2023 di Provinsi NTT, Selasa (1/10/2024). 

Peresmian dilaksanakan di ruas jalan Kelurahan Naioni, Kota Kupang, NTT dan dihadiri pula oleh PJ Gubernur Provinsi NTT Andriko Noto Susanto, dan Tokoh Masyarakat NTT sekaligus Ketua Komisi V DPR RI Tahun 2014-2019 Fary Djemi Francis.

Presiden Jokowi mengatakan, jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat, yang bermanfaat untuk mobilitas barang dan orang, serta mempercepat pengiriman logistik. 

“Di Provinsi NTT untuk tahun 2023, telah dibangun dan diperbaiki 27 ruas jalan sepanjang 217,9 km yang ditangani dengan IJD dengan anggaran Rp737 M,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi berharap, ke depannya seluruh jaringan jalan di Provinsi NTT akan menjadi lebih baik lagi. 

“Kita harapkan dengan anggaran sebesar itu, jalan-jalan di Provinsi NTT semuanya bisa diperbaiki dan dalam keadaan yang seperti kita lihat di jalan ini. Mulus, tidak ada lubang, dan masyarakat bisa menikmatinya,” harap Presiden Jokowi.

Mewakili Menteri PUPR dalam acara peresmian tersebut, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menerangkan bahwa secara nasional jumlah anggaran yang dialokasikan bagi pelaksanaan IJD TA 2023 sebesar Rp14,6 T. Dengan panjang jalan yang ditangani keseluruhan 3.300 km dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia. 

“IJD menghubungkan pusat-pusat produksi seperti perkebunan, pariwisata, atau daerah industri dengan pelabuhan, bandara, pasar dan infrastruktur primer lainnya. Jadi, kawasan-kawasan produktif di daerah akan terhubung dengan jalan berstandar seperti disini, yaitu bahu jalan 1 meter kiri-kanan dan lebar jalan 5 meter,” terang Jubir Endra.

Jubir Endra menambahkan, alokasi IJD TA 2023 di Provinsi NTT termasuk 5 besar di Indonesia, selain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Lampung. Dengan total panjang 218 km, penanganan IJD tersebar di 20 kabupaten/ kota di Provinsi NTT. "Hal ini mencerminkan besarnya perhatian Presiden Jokowi pada NTT, selain tentunya 6 bendungan yang dibangun serta infrastruktur lainnya," tutup Jubir Endra.

Penanganan IJD TA 2023 diantaranya berada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur dan Lembata. 

“Setelah diresmikan Presiden Jokowi, kami sedang berproses untuk menghibahkan pekerjaan ini kepada pemerintah daerah. Saat ini, masih dalam tahap pemeliharaan hingga Desember 2024. Namun setelah itu, harapan kami pemerintah daerah dapat memelihara ruas jalan ini. Jadi ada alokasi untuk pemeliharaan jalan,” harap Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga Rien Marlia.

Kepala BPJN NTT Agustinus Junianto mengungkapkan, sebelum ditangani oleh IJD, mayoritas jalan daerah memiliki kondisi yang kurang baik. Sehingga menghambat kelancaran aktivitas masyarakat. 

“Dulu kondisi jalannya setapak tanah, kemudian ada yang rusak, berlubang. Masyarakat juga sangat susah mobilitasnya, sehingga butuh waktu tempuh yang lama apabila ingin ke arah kota. Setelah dibangunnya IJD ini, akses transportasi masyarakat menjadi lancar, dan juga telah dimanfaatkan untuk event-event masyarakat seperti misalnya event Moto Cross dan lain-lain,” tandas Agustinus Junianto.

Baca Juga

Jokowi Resmikan 7 PLBN Terpadu di NTT

ATR/BPN Fokus Pertanahan Tetap Produktif

AHY Akan Ikuti Sidang Kabinet Paripurna Pertama Bersama Presiden di IKN

Jokowi Kecam Keras Pembunuhan Ismael Haniyeh