DPR Terima Aspirasi Pekerja dan Pensiunan PT Pos, Soroti Isu Pensiun dan Pengupahan

Kiki Apriyansyah | Kamis, 05 Juni 2025 - 12:45 WIB


Sufmi Dasco Ahmad, menerima aspirasi Serikat Pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia terkait penghapusan hak pensiun, sistem pengupahan, dan kondisi kerja, yang akan segera ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Kementerian BUMN dan direksi PT Pos.
Pemain Garuda Select, David Maulana Foto : Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dijumpai awak media usai menerima perwakilan Serikat Pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/06/2025).

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima perwakilan Serikat Pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/06/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Dasco menyampaikan bahwa pihaknya mendengarkan langsung aspirasi dari para pekerja dan pensiunan yang telah lama memperjuangkan kejelasan nasib mereka di tubuh PT Pos Indonesia.

“Barusan kami dari Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Indonesia DPR mengadakan rapat, mendengar aspirasi dari Serikat Pekerja PT Pos Indonesia. Mereka menyuarakan permasalahan yang sudah lama timbul di PT Pos Indonesia,” kata Dasco kepada awak media.

Menurut Dasco, terdapat sejumlah poin penting yang disampaikan oleh perwakilan Serikat Pekerja. Salah satunya adalah keprihatinan mereka terhadap kebijakan penghapusan hak pensiun, serta persoalan sistem pengupahan dan sistem kerja di perusahaan pelat merah tersebut.

“Concern mereka adalah bagaimana pensiun yang tadinya ada kemudian dihilangkan, jadi mereka ingin itu dikembalikan. Lalu ada juga soal sistem pengupahan dan sistem kerja di PT Pos Indonesia,” jelas Dasco.

Dasco menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan melakukan koordinasi bersama Kementerian BUMN, kantor berita Antara sebagai pemegang saham minoritas, dan direksi PT Pos Indonesia.

“Kami akan segera menindaklanjuti untuk koordinasi dengan Kementerian BUMN, danantara, serta direksi PT Pos,” tutupnya.

Baca Juga