Puan Maharani: 24 Calon Dubes Diusulkan Presiden, Termasuk untuk AS dan PBB

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan daftar nama calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) untuk 24 negara sahabat dan organisasi internasional, termasuk Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Alhamdulillah surat dari Presiden sudah kami terima. Sesuai mekanisme, nama-nama calon dubes itu akan dibahas oleh Komisi I DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan," ujar Puan dalam jumpa pers usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2025).

Puan menekankan bahwa nama-nama calon dubes bersifat rahasia dan akan dibahas secara tertutup oleh Komisi I DPR mulai hari ini. “Karena menyangkut legalitas dan hal-hal diplomatik, pembahasan dilakukan secara tertutup. Tapi yang bisa saya sampaikan, jumlah negara yang diajukan ada 24, termasuk Amerika dan PBB,” jelasnya.

Terkait sosok-sosok yang diusulkan, Puan menyatakan bahwa DPR menghargai keputusan Presiden dan menilai semua calon merupakan pilihan terbaik untuk mewakili Indonesia di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

"Semua nama yang diusulkan kami hargai dan hormati. Harapan kami, para calon dubes ini bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya mewakili kepentingan Indonesia, apalagi dalam situasi geopolitik dunia yang tidak menentu saat ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Puan turut menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dr. Marwan al-Sultan, bersama anggota keluarganya akibat serangan udara Israel.

"Kami di DPR dan pimpinan DPR mengucapkan belasungkawa yang sangat mendalam atas tragedi kemanusiaan di Gaza, khususnya terhadap dr. Marwan dan keluarganya. Ini bukan hanya konflik biasa, tapi pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan," tegasnya.

Ia menekankan pentingnya seluruh pihak untuk menjaga wilayah-wilayah sipil dan fasilitas kemanusiaan dari dampak konflik bersenjata. DPR juga meminta pemerintah mengambil langkah mitigasi dan diplomatik yang diperlukan.

Terkait WNI yang ditahan di Myanmar selama tujuh tahun, Puan menyebut pemerintah dan DPR terus berkoordinasi untuk mencari solusi diplomatik dan litigasi demi menyelamatkan warga negara yang terancam.

"Seluruh WNI di luar negeri adalah tanggung jawab negara. Kami mendorong pemerintah untuk melakukan segala cara yang bisa menyelamatkan mereka, baik lewat jalur diplomasi maupun langkah-langkah hukum lain yang memungkinkan," ujarnya.

Sementara itu, menyikapi insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu di perairan Selat Bali, Puan juga menyampaikan keprihatinannya dan mendesak perbaikan tata kelola transportasi laut nasional. "Kami berharap stakeholder terkait bisa meningkatkan keselamatan penumpang dan awak kapal. Mitigasi risiko harus lebih ditingkatkan," ujarnya.

Menjawab pertanyaan seputar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah, Puan mengatakan DPR masih melakukan kajian internal. "Kami sedang mengkaji putusan ini. Nantinya akan dilakukan koordinasi antar partai politik, baik secara formal maupun informal," ujarnya.

Terkait isu surat pemakzulan, Puan menyebut DPR akan memeriksa lebih lanjut proses dan kelengkapannya. "Kami akan cek dan proses sesuai ketentuan," pungkasnya.