Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, berharap kejadian ratusan siswa dilaporkan keracunan menu MBG di Nusa Tenggara Timur (NTT) tak terulang kembali. Dasco mengatakan BGN punya sistem baru dalam hal supervisi.
"Ya, kami minta kepada, kan kita lihat bahwa, kita tahu bahwa BGN itu juga mempunyai sistem baru dalam hal supervisi," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7).
Dasco menyebut tenaga supervisi di lapangan untuk mengecek kualitas makanan dengan teliti. Ketua Harian Partai Gerindra itu berharap dengan ritme supervisi yang baru, kejadian kasus keracunan tak terulang di Program MBG.
"Tenaga-tenaga untuk supervisi lapangan, baik untuk mengecek kualitas makanan, distribusi maupun dari sisi pembayaran dari MBG ke dapur," ujar Dasco.
"Nah sehingga kita harapkan bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang," tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris.
Ia mengatakan BGN tidak boleh menutup mata dan terlalu mengejar jumlah penerima manfaat MBG setelah memiliki alokasi anggaran yang besar.
“Yang paling utama adalah kualitas dari manfaat MBG itu sendiri,” kata Charles.
Dia juga mengingatkan kembali hasil rapat antara Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu telah disepakati bahwa BPOM harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan penyediaan MBG di seluruh daerah.
“Perlu diingat, kesimpulan rapat dalam komisi-komisi di DPR adalah dokumen resmi yang keputusannya mengikat,” katanya.
Menurutnya, BGN melalui seluruh SPPG yang tersebar di Indonesia harus menjamin kesehatan raga anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa.
Diketahui, sebanyak 140 siswa SMP Negeri 8 Kupang, NTT, dilaporkan keracunan menu MBG. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut pihaknya akan menyelidiki kasus tersebut.