Bali Menyusun Masa Depan Tangguh, Lokakarya BNPB Dorong Ketahanan Iklim dan Bencana
Redaksi | Rabu, 03 September 2025 - 17:23 WIB
Bali sendiri telah menyiapkan pondasi kuat untuk ketahanan. Regulasi seperti Perda No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Bencana dan Pergub No. 25 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana menjadi rujukan utama.
Jakarta - Di tengah hiruk-pikuk pembangunan, Bali menegaskan komitmennya terhadap ketahanan daerah melalui lokakarya strategis yang digelar pada 27–29 Agustus 2025. Pemerintah Provinsi Bali, bersama mitra pembangunan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), membahas langkah-langkah konkret untuk menerjemahkan sasaran resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim ke dalam rencana kerja perangkat daerah.
Agenda nasional seperti Adaptasi Perubahan Iklim (API), Pengurangan Risiko Bencana (PRB), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) kini tidak hanya tertulis di dokumen perencanaan pusat, tetapi mulai mengalir hingga ke desa-desa.
Menurut Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, peran setiap SKPD sangat krusial untuk mengubah rencana strategis menjadi aksi nyata di lapangan. “Penyelarasan antara dokumen perencanaan nasional dan implementasi di daerah harus nyata, terukur, dan terasa manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Pangarso.
Bali sendiri telah menyiapkan pondasi kuat untuk ketahanan. Regulasi seperti Perda No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Bencana dan Pergub No. 25 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana menjadi rujukan utama.
Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) dan Rancangan RPJMD 2025–2029 menempatkan isu bencana dan perubahan iklim sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan ketahanan wilayah.
Program SIAP SIAGA, kemitraan Australia–Indonesia untuk pengelolaan risiko bencana, memfasilitasi lokakarya ini bersama Bappeda Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta BPBD. Diskusi lintas sektoral menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.
Indeks Desa, yang memuat Pengurangan Risiko Bencana di Desa (PKD), menjadi instrumen penting untuk memastikan rencana pembangunan berketahanan bisa diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal.
“Ketahanan daerah bukan hanya soal dokumen atau regulasi,” tegas Pangarso. “Ini tentang membangun kapasitas desa, menyinergikan lintas kementerian, dan menjadikan setiap warga bagian dari upaya mitigasi bencana dan adaptasi iklim.”
Lokakarya ini diharapkan menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang matang, selaras dengan tujuan pembangunan nasional, dan siap menjadi panduan bagi aksi nyata menghadapi tantangan perubahan iklim serta risiko bencana yang semakin kompleks.
Bali, dengan semangat kolaboratif, menunjukkan bahwa ketangguhan bukan sekadar kata, tetapi langkah konkret yang dimulai dari perencanaan hingga aksi di lapangan.
Baca Juga
