Ditjen Bimas Buddha Gelar Dialog Publik Susun Renstra 2025-2029
Redaksi | Kamis, 18 September 2025 - 09:44 WIB
Dialog publik dihadiri langsung oleh pimpinan lembaga, perwakilan majelis dan organisasi keagamaan Buddha, pejabat pusat, serta perwakilan Asosiasi Dosen Agama Buddha Indonesia (ADABI) dan Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia (PERGABI).
Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kementerian Agama menyelenggarakan Townhall Talk Dialog Publik Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 secara hybrid, Rabu (17/9/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyusun arah kebijakan dan program kerja lima tahun ke depan dengan melibatkan umat dan para pemangku kepentingan.
Dialog publik dihadiri langsung oleh pimpinan lembaga, perwakilan majelis dan organisasi keagamaan Buddha, pejabat pusat, serta perwakilan Asosiasi Dosen Agama Buddha Indonesia (ADABI) dan Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia (PERGABI).
Sementara itu, peserta yang hadir secara virtual meliputi organisasi profesi keagamaan Buddha, rektor dan ketua perguruan tinggi agama Buddha, pejabat daerah, Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Buddha Indonesia (APTABI), akademisi, dosen, penyuluh, hingga tenaga kependidikan dari seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Bimas Buddha, Supriyadi, menegaskan bahwa dialog publik ini bukan sekadar forum silaturahmi, tetapi momentum strategis untuk menghubungkan kebutuhan umat di tingkat akar rumput dengan arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam siklus perencanaan pembangunan nasional.
“Kita ingin membuka ruang bersama agar tidak ada kesan bahwa ini hanya keinginan aparatur pemerintah. Yang kita kerjakan adalah hasil rumusan bersama untuk mencapai tujuan yang sama,” jelasnya.
Dalam arahannya, Supriyadi menyampaikan empat pesan kunci agar dialog publik efektif dan bermakna:
- Komitmen dan Arah Kebijakan yang Jelas. Ditjen Bimas Buddha berkomitmen melayani umat secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan program yang terintegrasi dalam visi besar pembangunan nasional.
- Transparansi Proses Perencanaan dan Anggaran. Umat perlu memahami mekanisme RPJPN, RPJMN, dan Renstra agar aspirasi yang diajukan dapat diproses secara terukur.
- Partisipasi Aktif dan Kolaboratif. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat Buddha—baik Sangha, majelis, organisasi kepemudaan, maupun individu—untuk berperan dalam implementasi, pengawasan, dan evaluasi program.
- Sinkronisasi Program Daerah dan Pusat. Program nasional Ditjen Bimas Buddha perlu disinergikan dengan inisiatif lokal agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Supriyadi menegaskan bahwa pelayanan umat Buddha adalah tanggung jawab bersama. “Kita semua punya kewajiban yang sama untuk mempersiapkan layanan dengan baik,” tegasnya.
Ke depan, Ditjen Bimas Buddha berkomitmen menjalankan dua hal utama. Pertama, mendengar dan memahami aspirasi umat secara serius (bottom-up planning). Kedua, merumuskan program yang tepat sasaran, solutif, dan berkelanjutan sehingga benar-benar berdampak bagi kehidupan umat.
Melalui dialog publik ini, Ditjen Bimas Buddha berharap lahir satu pandangan dan kesepakatan bersama sehingga Renstra 2025–2029 dapat diwujudkan secara kolektif demi kepentingan umat Buddha dan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Baca Juga
