Menkeu: "Utang Harus Fleksibel, Tergantung Kondisi Ekonomi"
Kiki Apriyansyah | Selasa, 23 September 2025 - 13:01 WIB
Menkeu Purbaya menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan utang negara, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang dinamis.
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan utang pemerintah dalam konferensi pers usai menghadiri rapat paripurna DPR RI ke-5 masa persidangan 1 Tahun Sidang 2025-2026 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/9/2025).
Purbaya menekankan bahwa kebijakan utang harus bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada.
"Utang itu tidak boleh kaku, tergantung pada kondisi ekonomi. Jika ekonomi dalam keadaan kekencangan, kita tidak perlu banyak berutang. Tetapi, jika ekonomi membutuhkan stimulus, kita bisa menambah utang untuk memberikan dorongan," ujar Purbaya.
Purbaya menambahkan, meskipun dalam situasi tertentu pemerintah perlu menambah utang, ia optimistis bahwa dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, negara tidak akan terlalu bergantung pada utang. "Saya percaya, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, pendapatan pajak akan meningkat, sehingga kita tidak perlu menambah utang secara signifikan," tambahnya.
Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa dalam tahun-tahun mendatang, ia memperkirakan tambahan pendapatan negara akan mencapai sekitar 220 triliun rupiah, dengan tambahan 110 triliun rupiah untuk setengah persen dari target pertumbuhan.
Purbaya juga menjelaskan bahwa salah satu langkah penting yang sedang diupayakan pemerintah adalah efisiensi dalam pengelolaan pajak. "Kami sedang fokus untuk mengurangi penggelapan pajak secara signifikan. Dalam satu tahun ke depan, kami berharap dapat meningkatkan pendapatan pajak melalui langkah-langkah efisiensi," katanya.
Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan pajak tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan secara bertahap. "Jika hasilnya sedikit demi sedikit, itu lebih baik daripada langsung memaksakan perubahan besar," ujar Purbaya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menambahkan bahwa pemerintah dan DPR RI telah sepakat untuk menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4% untuk tahun 2025. Said menekankan pentingnya pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan swasembada pangan adalah aspek penting yang harus didorong untuk memastikan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian," jelas Said Abdullah.
Said juga mengingatkan bahwa meskipun Indonesia masih tertinggal dari negara-negara seperti Vietnam dalam hal laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus terus bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak melupakan ekonomi daerah. Ia memastikan bahwa meskipun terjadi penurunan Transfer ke Daerah (TKD), belanja daerah tetap akan dialihkan ke program-program pemerintah pusat yang dibelanjakan di daerah, terutama untuk tugas pembantuan.
"Saya memastikan, meskipun ada pengurangan pada beberapa pos, kita tetap memperhatikan ekonomi daerah. Kami akan terus bekerja untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial politik agar dapat mendorong pertumbuhan yang lebih cepat," tegasnya.
Menteri Keuangan dan Ketua Banggar DPR RI sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif adalah prioritas utama dalam menyongsong masa depan ekonomi Indonesia. Dengan kebijakan fiskal yang bijaksana dan dorongan efisiensi pajak, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi sambil meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga
