Raker Komisi VIII DPR, BPJPH Minta Penguatan Regulasi Halal dan Tegaskan Kesiapan Implementasi 2026
Redaksi | Senin, 17 November 2025 - 15:07 WIB
Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan BPJPH pada 17 November 2025 untuk membahas evaluasi layanan jaminan produk halal. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan bersama Sekretaris Utama Muhammad Aqil Irham memaparkan progres dan kebutuhan percepatan layanan sertifikasi halal.
Jakarta - Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan pada Senin (17/11) berlangsung dinamis. Dalam pertemuan itu, Haikal menyampaikan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan jaminan produk halal sekaligus menegaskan kesiapan Indonesia memasuki fase wajib halal pada 2026.
Didampingi Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, Haikal membuka pemaparan dengan mengapresiasi dukungan Komisi VIII yang disebutnya berdampak langsung terhadap peningkatan kesadaran halal di berbagai daerah. Ia menilai antusiasme masyarakat cukup tinggi, namun jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan masih perlu diperluas.
Salah satu poin utama raker adalah komitmen BPJPH untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Haikal menyampaikan bahwa Jakarta diproyeksikan menjadi ibu kota halal global, yang rencananya akan diumumkan secara resmi setelah penyampaian kesimpulan rapat.
Pada aspek anggaran, BPJPH melaporkan penyerapan telah mencapai 82,97% dan terus naik secara harian. Haikal optimistis target 99% dapat tercapai pada akhir tahun, terutama karena sebagian besar program telah berjalan di lapangan dan menunggu proses penyelesaian administrasi.
Namun, tantangan besar juga muncul, terutama terkait lemahnya pengawasan terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) dan meningkatnya temuan pemalsuan logo halal. BPJPH menegaskan bahwa revisi UU No. 33/2014 mendesak dilakukan agar lembaga halal memiliki kewenangan penindakan. Saat ini, BPJPH tidak dapat bertindak langsung karena tidak memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Haikal juga menyampaikan keberatan atas kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang keliling. Menurutnya, aturan tersebut seringkali menghambat proses sertifikasi bagi pelaku mikro yang secara syariah berhak memperoleh sertifikat halal.
Di bidang pelayanan, BPJPH mengumumkan persetujuan pendirian 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru untuk mempercepat akses masyarakat di daerah. Selain itu, transformasi digital bertajuk Halal Max akan menjadi fokus pada 2026 untuk mempercepat proses sertifikasi.
Menutup pemaparannya, Haikal menegaskan bahwa penerapan kewajiban halal pada 2026 tidak boleh kembali ditunda. Ia menilai sosialisasi telah dilakukan selama beberapa dekade dan ini merupakan momentum pemerintah untuk memastikan perlindungan konsumen dan daya saing industri halal nasional.
Baca Juga
