BPJPH Soroti Peluang Besar Ekonomi Halal, Dorong UMKM Siap Bersaing di Era Pemerintahan Prabowo
Redaksi | Jumat, 21 November 2025 - 20:50 WIB
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan kembali komitmennya memperkuat industri halal sebagai sektor strategis dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan kembali komitmennya memperkuat industri halal sebagai sektor strategis dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan hal tersebut dalam Media Gathering BPJPH di FX Sudirman, Jumat (21/11/2025).
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan kembali komitmennya memperkuat industri halal sebagai sektor strategis dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan hal tersebut dalam Media Gathering BPJPH di FX Sudirman, Jumat (21/11/2025).
Menurut Haikal, industri halal kini tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan kelompok tertentu, melainkan telah berkembang menjadi standar global yang menentukan arah perdagangan dunia. Karena itu, ia meyakini sektor ini akan menjadi motor pertumbuhan baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Industri halal sedang bergerak menjadi kekuatan ekonomi dunia. Pemerintah melihat ini sebagai kesempatan besar, dan Indonesia harus siap menjadi bagian utama dari arus itu,” ujar Haikal.
Kunjungan ke Rusia: Bukti Halal Sudah Menjadi Standar Global
Dalam pemaparannya, Haikal menceritakan pengalamannya meninjau peternakan besar di Rusia, yang diklaim telah menerapkan sistem produksi halal sejak awal berdiri. Perjalanan darat sejauh lebih dari 400 kilometer dari Moskow ia tempuh untuk memastikan penerapan standar tersebut.
Menurut Haikal, pihak pengelola peternakan menegaskan bahwa mereka tidak pernah memproduksi daging non-halal sejak perusahaan dibuka. Langkah ini mereka pilih karena standar halal dianggap lebih diterima di pasar internasional.
“Alasannya sangat sederhana: kalau produknya halal, semua negara bisa menerima. Tapi kalau non-halal, pasar mereka menjadi sangat terbatas,” kata Haikal.
Pengalaman itu, lanjutnya, menunjukkan bahwa banyak negara non-Muslim sekalipun menjadikan halal sebagai ukuran kualitas dan daya saing produk.
Arah Kebijakan Nasional: Halal Jadi Penggerak Pertumbuhan
Haikal menekankan bahwa pemerintah menempatkan industri halal sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah. Nilai transaksi produk halal global yang mencapai ribuan triliun rupiah dianggap sebagai peluang yang tidak boleh dilewatkan Indonesia.
“Dalam RPJMN, sektor halal akan menjadi growth economic engine. Pasarnya besar, dan kita harus siap masuk,” ujarnya.
Ia memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai jeli melihat perkembangan industri halal dunia dan memasukkannya ke dalam agenda prioritas ekonomi nasional.
UMKM Jadi Fokus Utama: Sertifikasi Halal Dipermudah
Haikal menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada industri besar, tetapi justru pada pelaku usaha kecil mulai dari warteg, rumah makan padang, hingga usaha mikro lainnya. BPJPH memastikan sertifikasi halal bagi UMKM difasilitasi, dipercepat, dan bahkan digratiskan.
“Semua kita sederhanakan. Kita buat cepat, dan bahkan tanpa biaya. Ini supaya UMKM punya daya saing,” katanya.
Ia memperingatkan bahwa tanpa sertifikasi halal, produk lokal berisiko tergeser oleh produk impor yang datang dengan kualitas kemasan baik, harga kompetitif, dan label halal yang jelas.
“Kalau kita tidak halal, UMKM kita bisa kalah bersaing,” tegas Haikal.
Menurut Haikal, industri halal kini tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan kelompok tertentu, melainkan telah berkembang menjadi standar global yang menentukan arah perdagangan dunia. Karena itu, ia meyakini sektor ini akan menjadi motor pertumbuhan baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Industri halal sedang bergerak menjadi kekuatan ekonomi dunia. Pemerintah melihat ini sebagai kesempatan besar, dan Indonesia harus siap menjadi bagian utama dari arus itu,” ujar Haikal.
Kunjungan ke Rusia: Bukti Halal Sudah Menjadi Standar Global
Dalam pemaparannya, Haikal menceritakan pengalamannya meninjau peternakan besar di Rusia, yang diklaim telah menerapkan sistem produksi halal sejak awal berdiri. Perjalanan darat sejauh lebih dari 400 kilometer dari Moskow ia tempuh untuk memastikan penerapan standar tersebut.
Menurut Haikal, pihak pengelola peternakan menegaskan bahwa mereka tidak pernah memproduksi daging non-halal sejak perusahaan dibuka. Langkah ini mereka pilih karena standar halal dianggap lebih diterima di pasar internasional.
“Alasannya sangat sederhana: kalau produknya halal, semua negara bisa menerima. Tapi kalau non-halal, pasar mereka menjadi sangat terbatas,” kata Haikal.
Pengalaman itu, lanjutnya, menunjukkan bahwa banyak negara non-Muslim sekalipun menjadikan halal sebagai ukuran kualitas dan daya saing produk.
Arah Kebijakan Nasional: Halal Jadi Penggerak Pertumbuhan
Haikal menekankan bahwa pemerintah menempatkan industri halal sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah. Nilai transaksi produk halal global yang mencapai ribuan triliun rupiah dianggap sebagai peluang yang tidak boleh dilewatkan Indonesia.
“Dalam RPJMN, sektor halal akan menjadi growth economic engine. Pasarnya besar, dan kita harus siap masuk,” ujarnya.
Ia memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai jeli melihat perkembangan industri halal dunia dan memasukkannya ke dalam agenda prioritas ekonomi nasional.
UMKM Jadi Fokus Utama: Sertifikasi Halal Dipermudah
Haikal menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada industri besar, tetapi justru pada pelaku usaha kecil mulai dari warteg, rumah makan padang, hingga usaha mikro lainnya. BPJPH memastikan sertifikasi halal bagi UMKM difasilitasi, dipercepat, dan bahkan digratiskan.
“Semua kita sederhanakan. Kita buat cepat, dan bahkan tanpa biaya. Ini supaya UMKM punya daya saing,” katanya.
Ia memperingatkan bahwa tanpa sertifikasi halal, produk lokal berisiko tergeser oleh produk impor yang datang dengan kualitas kemasan baik, harga kompetitif, dan label halal yang jelas.
“Kalau kita tidak halal, UMKM kita bisa kalah bersaing,” tegas Haikal.
Baca Juga
