Bulog Pastikan Harga Beras Terjangkau, Rizal: Kemandirian Pangan Kunci Indonesia Emas 2045

JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan komitmen Bulog dalam menjaga stabilitas pangan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kemandirian pangan sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

Pernyataan itu disampaikan Rizal dalam Forum Legislasi bertema “RUU Pangan: Arah Baru Regulasi untuk Kemandirian Pangan Indonesia” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Rizal menjelaskan, arahan Presiden menjadi semangat utama Bulog dalam menjalankan tugas, termasuk menjaga stok beras yang kini mencapai 3,8 juta ton. Menurutnya, Bulog harus memastikan harga pangan pokok tetap terjangkau tanpa merugikan petani.

“Harapannya harga beras harus terjangkau dari Sabang sampai Merauke, sesuai zonasi pemerintah. Kami menjaga harga bawah di tingkat petani, yakni Rp6.500, sekaligus mengontrol harga atas untuk konsumen. Dua-duanya harus win-win solution,” ujarnya.

Ia mengklaim harga gabah Rp6.500 sudah membuat petani lebih sejahtera dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Banyak yang bisa umrah, beli mobil, beli motor, bahkan ada yang menikah lagi,” katanya berseloroh.

Rizal juga mengungkap pesan khusus Presiden Prabowo yang ingin Bulog kembali sekuat era Bustanil Arifin.
“Beliau meminta Bulog menjadi lembaga yang hebat dan melayani masyarakat tanpa pilih kasih,” ujarnya.

Karena itu, Bulog membentuk tim khusus yang terlibat dalam penyusunan RUU Pangan dan memperkuat koordinasi dengan Komisi IV DPR.

Dalam forum tersebut, Rizal menekankan bahwa beras adalah bagian dari keamanan nasional (national security).

“Kalau empat hari saja beras hilang, negara pasti ribut. Krisis moneter atau ekonomi masih bisa dilewati, tapi krisis pangan itu sangat membahayakan,” tegasnya.

Ia menyinggung negara-negara yang terjerumus konflik internal karena pemerintahnya tak mampu menjamin kebutuhan pangan rakyat.

Rizal juga menyoroti kasus impor ilegal beras di Sabang (250 ton) dan Batam (40,4 ton) yang dinilai mencederai kedaulatan pangan nasional.
“Padahal Presiden sudah menyampaikan di forum internasional bahwa Indonesia kini telah swasembada pangan, dengan stok beras mencapai 4,2 juta ton,” ujarnya.

Menurutnya, beras Bulog harus dipandang sebagai bagian dari kedaulatan negara serta instrumen pemenuhan hak dasar warga negara.

Rizal mengingatkan bahwa Perum Bulog merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara, sesuai PP 13/2016.
“Tugas kami menjalankan tiga pilar: ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi. Semuanya tidak bisa dipisahkan,” jelasnya.

Ia mengakui bahwa kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membuat distribusi beras lebih menantang dibanding negara-negara besar seperti Cina, India, atau Amerika Serikat.

Meski begitu, Rizal memastikan Bulog tetap mampu menjalankan penugasan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan pangan.

“Untuk penyaluran bantuan pangan kepada 18,2 juta keluarga penerima, alhamdulillah untuk periode Juni sudah 100 persen. Yang November sedang berjalan dan sudah mencapai 15 persen,” tandasnya.