Bupati Rinto Wardana Jemput Bola ke Pusat demi Pembangunan Mentawai
Redaksi | Senin, 15 September 2025 - 18:43 WIB
Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menegaskan upaya kerasnya untuk terus bernegosiasi dengan pemerintah pusat demi menjamin kelanjutan pembangunan infrastruktur vital di wilayah kepulauan tersebut.
Jakarta - Langkah “jemput bola” ini diambil menyusul ketiadaan alokasi anggaran infrastruktur dasar dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2025 dan 2026.
“Bayangkan, Rp108 miliar yang seharusnya untuk jalan tahun ini hilang. Dan saya dengar, tahun depan pun masih sama," kata Rinto dengan nada menekan, Senin (15/9).
"Mentawai ini tidak bisa disamakan dengan daerah daratan. Kami ini pulau-pulau yang terpisah. Kalau tidak ada jalan, desa-desa kami tetap terisolasi,” tambahnya.
Tantangan ini terasa nyata di Siberut Barat. Sejak Juni 2025, warga menanggung biaya transportasi tinggi setelah Kapal Layar Motor (KLM) Nade milik Pemda berhenti beroperasi karena ketiadaan dana BBM.
“Kapal itu urat nadi warga untuk berpindah dari Siberut Barat ke Siberut Utara,” ungkapnya.
Setelah dua bulan terhenti, Pemerintah Kabupaten Mentawai menyediakan BBM agar KLM Nade kembali beroperasi.
“Kami tak bisa biarkan warga terisolasi. Meski terbatas, Pemda harus hadir,” tegasnya.
Jalan Trans Mentawai Terkendala
Pembangunan Jalan Trans Mentawai, yang menghubungkan Sipora, Siberut, Pagai Utara, dan Pagai Selatan, juga terhambat. Hingga Agustus 2025, progres jalan baru 117,69 km atau 31,47 persen dari target 373,93 km.
“Kami alokasikan Rp56 miliar dari DAK fisik dan Rp108 miliar dari DAU, tapi ditarik pusat karena efisiensi,” jelasnya.
Padahal, jalan ini menjadi urat nadi yang ditunggu masyarakat di empat pulau besar Mentawai: Sipora, Siberut, Pagai Utara, dan Pagai Selatan.
"Yang bisa kami lakukan hanya merawat jalan tanah dengan SILPA Rp6,7 miliar. Itu pun ibarat menambal luka besar dengan kain kecil,” tuturnya.
Pihaknya mendukung kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat, tetapi ia juga mengingatkan infrastruktur PU merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Rinto berharap dana transfer ke daerah tidak dipangkas habis. Sebab, Mentawai dengan segala keterbatasan masih banyak bergantung dari anggaran pemerintah pusat.
''Mentawai ini bagian dari republik, bukan anak tiri. Kalau tiba-tiba dinolkan anggarannya, pelayanan dasar bisa tidak berjalan, kami tidak bisa lakukan karena tidak punya anggaran," pungkasnya.
Baca Juga
Atasi Kendala Anggaran Pembangunan di Daerahnya. Ini yang Dilakukan Bupati Rinto ke Pemerintah Pusat
