Menteri Hadi Akan Serahkan Sertifikat PTSL di Kabupaten Grobogan
Agung Nugroho | Senin, 22 Januari 2024 - 14:00 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto akan menyerahkan sertifikat program PTSL di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (23/01/2024).Penyerang sertifikat tersebut akan diserahkan secara langsung di Stadion Krida Bhakti Grobogan.
Grobogan - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto akan menyerahkan sertifikat program PTSL di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (23/01/2024).Penyerang sertifikat tersebut akan diserahkan secara langsung di Stadion Krida Bhakti Grobogan.
Diketahui bahwa penyerahan sertifikat tersebut setelah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyerahkan 3.000 sertifikat tanah di Kabupaten Wonosobo.
"Sore ini, setelah mendampingi Bapak Presiden membagikan sertifikat di Wonosobo, Pak Menteri akan menempuh jalur darat menuju Semarang dan melanjutkan perjalanan ke Grobogan selasa pagi," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Lampri dalam keterangannya, Senin (22/1/2024).
Sertifikat yang akan diserahkan tersebut merupakan hasil dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikerjakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan di tahun 2023.
"Penyerah sertifikat ini sebagai bukti bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh daerah bekerja secara nyata dalam melakukan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia," lanjut Lampri.
Adapun sertifikat yang diserahkan, diungkapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, berasal dari berbagai desa yang ada di Kabupaten Grobogan.
"Sertifikat PTSL yang dibagikan itu tersebar dari Desa Ngrandah, Ngabanrejo, Tanggungharjo, Warukaranganyar, Kronggen, Katong, Dapurno, Sumberjosari, Tambakselo, Jetis, Jetaksari, Kebonagung, Pulokulon, dan Karanggeneng," ujar Lampri.
Dengan diserahkannya sertifikat tanah dari sejumlah wilayah tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat berharap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. "Yang terpenting adalah masyarakat sekarang sudah memiliki kepastian hukum dan dapat terhindar dari mafia tanah," kata Lampri.
