PKS Desak India Hentikan Kekerasan dan Intoleransi Terhadap Muslim
Marhadi | Jumat, 28 Februari 2020 - 13:51 WIB
Jakarta - Bentrokan dan kekerasan yang menimpa muslim di India yang menewaskan 27 orang dan melukai lebih dari 200 orang telah menimbulkan keprihatinan dunia.
Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, meminta Pemerintah RI aktif mendesak India agar menghentikan tindak kekerasan tersebut karena menyangkut kemanusiaan dunia.
"Sebagai anggota Dewan HAM dan DK PBB serta negara sahabat India yang cinta damai dan juga negara mayoritas muslim, berita yang tersebar bentrok terjadi karena adanya intoleransi dan diskriminasi terhadap minoritas muslim di India, jelas mengganggu dan menimbulkan keprihatinan kita," kata Jazuli di Jakarta, Jumat (28/2/2020).
"Indonesia harus bersikap tegas menyuarakan keprihatinan dan mendesak India menghentikan tindak kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi tersebut," tambahnya.
Anggota Komisi I DPR ini menegaskan tidak ada justifikasi pembenaran tindak kekerasan atas dasar intoleransi dan diskriminasi. Sebagai negara besar dan berdaulat India harus mampu mewujudkan kedamaian di tengah-tengah rakyatnya atas prinsip kesamaan dan keadilan bagi semua. Serta menyelesaikan perbedaan dengan jalan dialog.
"Perlindungan dan keamanan warga negara dari tindak persekusi, intoleransi, dan diskriminasi adalah hal yang utama bagi sebuah negara. Kita yakin dan berharap India dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik sehingga rakyat yang berbeda agama, berbeda etnis, dapat hidup berdampingan secara damai dan harmoni," ungkap Jazuli.
Namun, lanjutnya, jika India dan kelompok politik di dalamnya tidak bisa memberikan jaminan tersebut maka atas nama kemanusiaan, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia PKS meminta PBB dan komunitas internasional untuk turun tangan melakukan investigasi, penjagaan keamanan serta jaminan keselamatan warga dan minoritas muslim India sebagai bagian dari warga dunia.
Menurut berita bentrokan terjadi disulut oleh disahkannya UU Kewarganegaraan yang kontroversial di India. Sebab undang-undang itu mengizinkan India memberi status kewarganegaraan terhadap imigran yang menerima persekusi di negara asalnya seperti Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan.
Namun status kewarganegaraan itu hanya diberikan kepada imigran pemeluk agama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya selain Islam.
Beleid itu disahkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi yang beraliran sayap kanan.Partai pengusungnya, Bhratiya Janata (BJP) dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat Muslim. Inilah yang menimbulkan protes muslim India yang berujung bentrok dan pembakaran sejumlah masjid dan pemukiman muslim.
Baca Juga
