Menteri Hadi: Jangan Sampai Tembok Ego Sektoral Kementerian ATR/BPN Lebih Tebal
Agung Nugroho | Selasa, 21 November 2023 - 08:49 WIB
Jangan sampai yang saya sampaikan di GTRA Summit kemarin, hilangkan ego sektoral, hancurkan tembok-tembok sektoral, ternyata di Kementerian ATR/BPN sendiri temboknya lebih tebal. Jadi antara Direktorat Jenderal juga berkoordinasi," tegas Menteri Hadi
Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Evaluasi Kinerja yang membahas capaian anggaran serta program strategis kementerian, antara lain Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, 7 Layanan Prioritas, dan Sertipikat Elektronik. Rapat ini berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (20/11/2023).
Hadi Tjahjanto mengatakan, untuk menyukseskan program strategis kementerian dibutuhkan sinergi serta kerja sama antar jajaran pusat maupun daerah.
"Jangan sampai yang saya sampaikan di GTRA Summit kemarin, hilangkan ego sektoral, hancurkan tembok-tembok sektoral, ternyata di Kementerian ATR/BPN sendiri temboknya lebih tebal. Jadi antara Direktorat Jenderal juga berkoordinasi," tegas Menteri Hadi.
Memasuki kuartal terakhir tahun 2023, ia meminta target program strategis kementerian, baik itu fisik maupun serapan anggaran agar segera dipercepat dengan baik dan berkualitas.
"Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita bekerja habis-habisan, bekerja spartan. Itu semua untuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara," imbau Hadi Tjahjanto.
109 Juta Bidang Tanah Terdaftar dan 89,2 Juta Bidang Sudah Disertifikatkan
Dalam kesempatan ini, ia menyebutkan akumulasi program PTSL, yakni 109 juta bidang terdaftar dan 89,2 juta bidang di antaranya sudah disertipikatkan. Menteri ATR/Kepala BPN juga meminta jajaran untuk memonitor dan mengevaluasi Sertipikat Elektronik yang akan segera di-launching oleh Presiden Joko Widodo pada akhir November 2023.
Terkait dengan Redistribusi Tanah, Hadi Tjahjanto mengingatkan jajarannya akan target melepaskan 4,1 juta hektare kawasan hutan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
"Mari kita proaktif bekerja sama untuk bisa merealisasikan 4,1 juta hektare itu. Ini bagian dari tugas kita untuk segera merealisasikannya. Masyarakat menunggu kepastian hukum hak atas tanah sesuai dengan program pemerintah, yaitu pelepasan kawasan hutan," ungkapnya.
Selain itu, ia menyampaikan apresiasi terhadap 7 Layanan Prioritas yang telah dilakukan dengan baik di Kantor-kantor Pertanahan.
"Saya ingin menekankan bahwa institusi kita adalah institusi yang berorientasi pada pelayanan publik. Artinya, sudah seharusnya kita memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas," tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni mendorong terlaksananya rapat evaluasi secara rutin untuk memotivasi Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN meningkatkan kinerjanya.
"Adanya rapat ini kita lebih berlomba-lomba dalam mencapai target. Dengan rapat besar seperti ini akan terlihat performa kita secara kolektif," pungkasnya.
