Respon Kritik Jokowi, KPU: Tak Akan Ubah Format Debat Pilpres
Kiki Apriansyah | Rabu, 10 Januari 2024 - 07:01 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Hasyim Asy'ari menegaskan pihaknya tak akan mengubah format debat Pilpres 2024.
Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Hasyim Asy'ari menegaskan pihaknya tak akan mengubah format debat Pilpres 2024.
Pernyataan tersebut menanggapi masukan atau kritik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan debat capres-cawapres Pilpres 2024 perlu diformat lebih baik.
Hasyim menegaskan pihak penyelenggara dan tidak berwenang untuk menilai substansi debat Pilpres 2024.
"Saya tidak komentar ya. KPU ini kan menyelenggarakan debat sudah dengan berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan, kesepakatan dengan semua tim pasangan calon, termasuk dengan televisi," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Pembagiannya adalah segmen pertama untuk penyampaian visi misi program, segmen kedua dan ketiga untuk menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat dan kelima untuk calon saling tanya jawab, dan segmen keenam untuk calon menyampaikan penutup.
"Jadi tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian. KPU menyiapkan forum untuk debatnya. Jadi soal strateginya, substansinya itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenang calon dan tim pasangan calon," jelas Hasyim.
Hasyim menegaskan bahwa debat termasuk salah satu metode kampanye. Oleh karena itu, rakyat yang memiliki kewenangan untuk menilai kualitas debat, debat itu edukatif ataupun tidak, hingga jawaban atau pertanyaan yang disampaikan sesuai tema debat atau tidak.
Ia menyebut KPU tidak akan berkomentar mengenai substansi debat.
Lebih lanjut, Hasyim mengatakan format debat keempat dan kelima Pilpres 2024 tidak akan berubah. Ia menyebut format debat Pilpres yang ada itu telah disepakati oleh pihak tim pasangan calon dan juga televisi penyelenggara.
"Jadi memang modelnya seperti itu. Debat empat dan kelima pun akan begitu," tutur Hasyim.
Ia juga tidak membuka kemungkinan adanya penambahan debat. Menurutnya, lima kali penyelenggaraan debat telah cukup. Adapun perubahan dinilai dapat menimbulkan pertanyaan.
Baca Juga
