Kemlu Tegaskan RI Hormati Kebijakan One China Policy
Agung Nugroho | Senin, 15 Januari 2024 - 07:41 WIB
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan Indonesia menghormati kebijakan Satu China (One China Policy)
Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan Indonesia menghormati kebijakan Satu China (One China Policy) untuk menanggapi hasil Pemilu di Taiwan yang menobatkan Lai Ching-te sebagai presiden.
Lai berasal dari partai berkuasa yang menolak reunifikasi Taiwan dengan China, Partai Progresif Demokratik (DPP). Dia mendapatkan 40,2 persen suara, sedangkan pesaing terberatnya dari partai oposisi Kuomintang (KMT), Hou Yu-ih, meraih 33,5 persen.
“Indonesia mengamati secara seksama perkembangan di Taiwan. Indonesia terus konsisten menghormati Kebijakan Satu China (One China Policy),” kata juru bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/1/2024)
Tanggapan tersebut muncul ketika Taiwan mengumumkan hasil pemilihan pemimpin Taiwan yang memenangkan calon dari partai yang menolak reunifikasi dengan China.
Sebelumnya, pada Sabtu (13/1), calon pemimpin Taiwan dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, William Lai Ching-te, menyatakan kemenangannya dalam pemilihan pemimpin di wilayah tersebut.
Lai menyampaikan bahwa Taiwan akan mendukung demokrasi ketimbang otoritarianisme dan mengatakan bahwa Taiwan akan terus berada di jalur yang benar.
“Sebagai pemimpin, saya memikul tanggung jawab yang penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” katanya kepada wartawan.
“Kami akan menggunakan pertukaran untuk mengganti penghambatan, dialog untuk mengganti konfrontasi dan dengan percaya diri mengupayakan pertukaran dan kerja sama dengan China,” ungkap Lai.
Mengenai kemenangan William Lai Ching-te tersebut, Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa hal itu adalah urusan dalam negeri.
“Apa pun perubahan yang terjadi di Taiwan, fakta dasar yang tidak berubah adalah hanya ada satu China di dunia dan Taiwan adalah bagian dari China tidak akan berubah. Prinsip ‘Satu China’ adalah landasan kokoh bagi perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” demikian disebutkan.
Pemerintah China meyakini komunitas internasional akan terus mematuhi prinsip “Satu China” dan memahami serta mendukung tujuan rakyat China dalam menentang aktivitas separatis “kemerdekaan Taiwan” dan berupaya mewujudkan reunifikasi nasional.
