Pengamat Politik Ray Rangkuti Berharap Pembagian Bansos Dijeda

Agung Nugroho | Rabu, 07 Februari 2024 - 19:27 WIB

Pemain Garuda Select, David Maulana Foto : Pengamat Politik Ray Rangkuti saat ditemui Majalah FIVE usai acara diskusi publik dengan tema “Menyoal Langkah Mitigasi KPU Cegah Delegiitimasi Hasil Pilpres 2024”, di The Herimitage, Jakarta, Rabu (7/2/2024). Dok: Agung Nugroho/FIVE

Jakarta - Pengamat Politik Ray Rangkuti meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) untuk supaya berkerja lebih efektif agar bisa mencegah pratik politik uang dengan segala macam seperti pemberian bantuan sosial (Bansos) yang pada dasarnya memanipulasi politik uang. 

Ray Rangkuti berharap agar pembagian bansos itu satu minggu sebelum hari H pencoblosan surat suara Pemilu 2204 untuk dihentikan atau dijeda dahulu.

“Baru nanti dilanjutkan lagi bansos setelah Pilpres 2024 supaya jangan sampai itu dijadikan alasan bagi joke yang lain seolah-olah meniru ada pemberian bansos, dikarenaka ini di perbolehkan. Maka mereka menamakan aktifitas ini sebagai pemberian bansos,” ujar Ray Rangkuti saat ditemui usai acara diskusi publik dengan tema “Menyoal Langkah Mitigasi KPU Cegah Delegiitimasi Hasil Pilpres 2024”, di The Herimitage, Jakarta, Rabu (7/2/2024) 

Dia mengatakan bahwa yang paling krusial itu adalah pemberian bansos karena bertemakan kepentingan sosial yang tidak dimaksudkan nyata-nyata untuk melakukan pratik politik uang karena sangat dipahami itu semua demi tujuan meraup suara pemilih dalam rangka itulah Bawaslu harus betul cermat dan garang. 

Menurut dia bansos itu harus dijeda dulu karena itu merembet bisa juga yang lain mempergunakannya dengan model sama atas nama bansos.

“Dimana bansos itu demi kepentingan untuk meraup suara tidak hanya paslon tertentu tapi yang lain juga bisa memberikan bansos ataupun segala bentuk lainnya. Saya tegaskan lagi pemberian bansos itu harus dijeda dulu,” tandas Ray Rangkuti.