Dapur Penyedia Makan Bergizi Gratis akan Diakreditasi Lembaga Independen
Yapto Eko Prahasta | Rabu, 05 Maret 2025 - 07:51 WIB
Akreditasi dilakukan untuk mengontrol kualitas makanan yang dihasilkan dapur penyediaan makan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat diwarnai sejumlah masalah dalam pelaksanaannya. Salah satunya, temuan soal menu makanan yang tidak layak baik karena mentah, basi ataupun meracuni penerimanya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan nantinya akan ada akreditasi dari lembaga independen untuk mengontrol kualitas makanan yang dihasilkan SPPG.
"Nanti ada akreditasi terkait itu. Bukan BGN dong, lembaga independen untuk melakukan akreditas nanti yang bagus disebut unggul, yang menengah baik sekali, yang standar itu baik," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3).
“Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2 ribu SPPG mencakup 6 juta orang (penerima manfaat), akan bertahan sampai Agustus, selama tidak bertambah SPPG kita akan lakukan akreditasi,” jelas Dadan.
Butuh Rp 100 triliun
Sebelumnya, Dadan menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran makan bergizi gratis naik menjadi Rp100 triliun pada September 2025.
Dengan demikian, total anggaran untuk Program MBG mencapai Rp171 triliun. Penambahan anggaran itu dikatakan lantaran semakin banyak anak yang ingin menerima manfaat MBG.
"Jadi, kalau percepatan itu, kita lakukan mulai September, maka akan butuh Rp100 triliun," ujar Dadan.
Menurutnya, berdasarkan penghitungan pada periode September hingga Desember 2025, maka anggaran yang dibutuhkan Rp25 triliun per bulannya. Sehingga, bila percepatan penerima Program MBG dimulai Oktober, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp75 triliun.
"Untuk 2025 karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan. Itu jika ingin dilakukan percepatan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat," tutur dia.
Dikatakan Dadan, tambahan Rp100 triliun akan digunakan untuk pembelian bahan baku, operasional hingga pelatihan SDM agar bisa mendistribusikan program unggulan Presiden Prabowo tersebut.
"Yang pasti untuk pembelian bahan baku, operasional dan kemitraan SPPG. Yang pasti, sudah dianggarkan," ujarnya.
Baca Juga
