Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan saat ini sudah terbentuk 5.103 SPPG yang beroperasi di 38 provinsi dan melayani 15 juta penerima manfaat.
Jumlah SPPG yang beroperasi tersebut sudah terdaftar secara resmi di BGN dan saat ini ada 17 ribu SPPG sedang dalam proses pengajuan, baik dari BGN ataupun yang bekerja sama dengan mitra.
"Kami melaporkan bahwa penerima manfaat sekarang ini sudah dilayani oleh 5.103 SPPG di seluruh Indonesia mencakup 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Dan penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta," kata Dadan di Jakarta, Rabu (13/8).
"Dan yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami dan juga 17 ribu SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan, itu seluruhnya merupakan kemitraan dengan berbagai pihak, ya termasuk dari TNI, Angkatan Darat, Kepolisian, BIN, NU, Muhammadiyah, Kadin, Abji, dan lain-lain," ujarnya.
Dadan menjelaskan seluruh SPPG dibangun mitra itu bukan berasal dari APBN, melainkan dibangun atas inisiatif dana masing-masing.
"Ya jadi semuanya membangun sendiri dan kalau dihitung dengan uang apa yang mereka sudah lakukan itu satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5 sampai Rp 2 miliar," ujarnya.
"Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp 28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra. Jadi kalau di daerah-daerah toko bangunan itu kebanjiran pembelian untuk bahan-bahan baku membangun SPPG itu murni uang dari para mitra," lanjutnya.
Anggaran
Selain itu, Dadan mengatakan anggaran yang terserap BGN sendiri sejauh ini sudah mencapai Rp 8,2 triliun. Anggaran itu difokuskan para pemberian gizi.
"Jadi MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap Rp 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi. Sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra. Jadi secara total memang uang yang beredar di masyarakat cukup besar," ujarnya.
"Jadi juga banyak sekarang ini restoran, kafe, kemudian catering bahkan ada hotel yang berubah fungsi dari melayani customer umum, melayani SPPG dan mengirimkan makanan ke berbagai penerima manfaat," imbuhnya.
Dadan pun memastikan bahwa pihaknya akan terus memperketat standar operasional prosedur (SOP) untuk menjamin kualitas makanan.
"Kami tingkatkan SOP-nya, termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak, memendekkan waktu penyiapan, memendekkan waktu pengiriman. Termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolah dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek dari 4 jam," ujarnya.