Jakarta - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan pentingnya penguatan sistem pangan di wilayah kepulauan, khususnya Maluku Utara, sebagai bagian dari strategi nasional menjaga ketahanan pangan berkelanjutan. Penegasan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Maluku Utara yang digelar di Ternate, dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha pangan.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, menyampaikan bahwa Maluku Utara memiliki potensi pangan lokal yang besar, namun menghadapi tantangan distribusi dan ketergantungan pada beberapa jenis komoditas. Menurutnya, strategi pembangunan pangan di daerah ini harus menitikberatkan pada diversifikasi konsumsi dan penguatan cadangan pangan.
“Maluku Utara sesungguhnya sangat kaya akan sumber pangan lokal. Sagu, jagung, pisang, dan umbi-umbian bukan hanya bagian dari tradisi kuliner, tetapi juga dapat menjadi penopang ketahanan pangan masyarakat. Diversifikasi konsumsi adalah langkah yang mendesak agar kebutuhan pangan tidak hanya bertumpu pada beras,” ungkap Andriko pada paparannya dalam Rakor Ketahanan Pangan Maluku Utara. (20/8/25)
Ia menambahkan, data menunjukkan bahwa kontribusi pangan lokal terhadap pola konsumsi masyarakat di Maluku Utara masih relatif rendah. Data BPS 2024 mencatat, Maluku Utara masih mengimpor sekitar 62 persen beras dari Sulawesi dan Jawa. Konsumsi beras per kapita tercatat mendominasi, sementara itu, produksi sagu, jagung, dan umbi-umbian lokal yang berpotensi tinggi belum sepenuhnya dimanfaatkan.
“Padahal, jika potensi ini dioptimalkan, Maluku Utara tidak hanya lebih tahan terhadap gejolak pasokan, tetapi juga lebih berdaulat secara pangan,” ujarnya.
Selain diversifikasi, Andriko menekankan pentingnya memastikan cadangan pangan pemerintah di wilayah kepulauan. Distribusi pangan yang bergantung pada moda transportasi laut membuat Maluku Utara rentan terhadap gangguan logistik. Dalam kondisi tertentu, keterlambatan pasokan bisa berdampak pada gejolak harga di pasar.
“Cadangan beras pemerintah menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga. Untuk itu, Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog memastikan stok beras di gudang tetap terjaga dan mampu menjangkau seluruh kabupaten/kota, termasuk di pulau-pulau terluar. Ini adalah benteng terakhir dalam mengantisipasi kerawanan pangan,” tutur Andriko.
NFA juga menekankan pentingnya membangun sistem distribusi pangan yang lebih adaptif. Hal ini meliputi pemanfaatan tol laut, peningkatan armada logistik antar-pulau, hingga dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas penyimpanan yang memadai. “Distribusi adalah kunci. Tanpa distribusi yang lancar, pangan tersedia di pusat tetapi tidak sampai ke masyarakat di daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyambut baik langkah pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan agenda strategis daerah, sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia merinci tiga langkah utama pemerintah provinsi. Pertama, memperkuat infrastruktur dan sarana pertanian, termasuk ketersediaan air irigasi. Kedua, mengembangkan teknologi dan benih unggul adaptif terhadap perubahan iklim serta mendorong mekanisasi pertanian. Ketiga, melindungi petani dari praktik perdagangan yang merugikan.
“Maluku Utara adalah provinsi kepulauan, sehingga kerja sama pusat dan daerah dalam memperkuat sistem pangan mutlak diperlukan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengoptimalkan pangan lokal sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar,” ungkap Sherly.
Sherly juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan program pembangunan pangan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, diversifikasi pangan tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang pasar baru bagi petani dan pelaku usaha lokal. “Jika sagu, pisang, atau jagung kita bisa naik kelas menjadi produk olahan bernilai tambah, maka masyarakat bukan hanya memiliki pangan yang cukup, tetapi juga sumber penghidupan yang lebih baik,” jelasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan cadangan pangan daerah, peningkatan pemanfaatan pangan lokal, serta dukungan infrastruktur logistik. Langkah ini juga sejalan dengan agenda nasional untuk mengurangi kerentanan pangan di wilayah kepulauan dan memperkuat kemandirian daerah.
Penguatan ketahanan pangan di Maluku Utara juga menjadi bagian dari upaya nasional menuju sistem pangan yang berkelanjutan. Dengan menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, diharapkan tidak hanya menciptakan ketahanan pangan, tetapi juga mendukung kualitas gizi masyarakat yang lebih baik.
Dengan komitmen lintas sektor ini, NFA optimistis Maluku Utara dapat menjadi contoh praktik baik pengelolaan pangan di daerah kepulauan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.