Jakarta - Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di tahun 2023 ini. Predikat itu disampaikan dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada kesempatan ini merupakan satu dari enam satuan kerja Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah seluruh Indonesia yang berhasil menerima predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023. Predikat ini merupakan sebuah awal dalam mewujudkan pelayanan serta birokrasi yang bersih dalam melayani Masyarakat.
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada kesempatan ini merupakan satu dari enam satuan kerja Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah seluruh Indonesia yang berhasil menerima predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023. Predikat ini merupakan sebuah awal dalam mewujudkan pelayanan serta birokrasi yang bersih dalam melayani Masyarakat.
“Itu udah diselenggarakan dan monitor secara terus menerus. Penghargaan itu salah satu apresiasi yang sifatnya fair karena dari external, yang bisa memotrait kondisi kantor pertanahan kota Jakarta Pusat saat ini. Pihaknya juga mengapresiasi menjadi hal yang positif untuk Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat karena memang zona integritas di Jakarta Pusat sudah dicanangkan semenjak tahun 2018 sampai dengan 2023 ini,” ujar Sigit kepada Five di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Dia juga mengaku baru mendapatkan pengakuan dan apresiasi WBK itu di tahun 2023, jadi prosesnya cukup panjang tapi pihaknya terus berupaya menjadi lebih baik dalam melakukan inovasi pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Dia juga mengatakan bahwa ini adalah generasi penerus jadi generasi terdahulu sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk meraih WBK dan bisa menjalankan seluruh program pelayanan pertanahan dengan baik. Pada puncaknya di Bali, pihak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusar mendapatkan piagam dari Kemenpan RB.
“Zona integritas WBK itu dibagi menjadi enam komponen, saat belajar WBK itu waktu jadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak disana mempelajarinya. Kemudian saat jadi Kantah Kota Jakarta Selatan juga telah menyusun atau memindahkan lokasi kantor yang lama ke kantor yang baru, itu pun juga untuk memberikan layanan masyarakat. Jadi WBK itu ada enam area perubahan,” terang Kakantah Sigit.
Pertama, kata Sigit perubahan mindshet yang harus dipegang menjadi komitmen bersama antara pimpinan satuan kerja hingga seluruh jajaran. Ini pola pikir dimana kita itu harus memberikan pelayanan, harus melayani, secara professional dan terpercaya. Jadi masyarakat itu adalah pihak yang kita layani, karena kita berkerja itu dibayar oleh pajak dari masyarakat
“Pola pikirnya lagi bukannya menunggu mereka datang, jadi pihaknya mempersilakan untuk jemput bola dan lebih proaktif. Kalau yang terdahulu lebih reaktif, mindshet ini ditanamkan semua pegawai dan pejabatnya bagaimana bisa merubah kultur budaya kerja di kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Pusat. Satu contoh ketika baru menjabat disini dilaksanakan apel hanya seminggu sekali,kemudian mencoba untuk tingkatkan kedisplinan dengan melaksanakan apel tiga kali dalam seminggu,” ujar dia.
Area perubahan yang lain adalah tata laksana ini bagaimana bisa dijalankan layanan pertanahan itu sesuai dengan standar operasional procedure (SOP) atau bahkan lebih cepat dari SOP. Dengan biaya yang jelas, tahapan yang jelas, persyaratannya jelas, dan transparan. Kita melakukan perbaikan SOP atau tata laksana nya dengan inovasi di Jakarta Selatan contohnya ada Tujuh Layanan Cepat (Julapat) yang pada waktu itu sudah diklair atau dicanangkan sebelum adanya quick win yaitu layanan prioritas Kementerian ATR/BPN. Layanan Julapat yang ada disini di adopsi oleh Kementerian ATR/BPN untuk dinasionalisasikan menjadi quick win atau tujuh layanan prioritas,”
Dia juga menambahkan untuk yang kedua telah menyiapkan Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (Pelataran), 60 plus itu adalah sumpat sertifitkat hilang untuk masyarakat yang berusia 60 tahun tersebut. Maka pihak kantor pertanahan kota administrasi Kota Jakarta Pusat melakukannya dengan cara jemput bola mendatangi rumah masyarakat untuk disumpah,
Area Perubahan SDM Sangat Penting
“Area perubahan lainnya ada sumber daya manusia (SDM) sangat penting, tidak hanya itu saja kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Pusat juga melakukan reward punishment yakni memberikan penghargaan kepada pegawai terbaik atau secara rutin melakukan rotasi untuk dievaluasi dari pegawai tersebut,” ujar Kakantah Sigit.
Sementara itu Sigit mengatakan SDM ini sangat penting untuk di ikutkan diklat dengan mendatangi pegawai Bank Mandiri untuk melakukan pelatihan bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat selain diklat dari Kementerian ATR/BPN.
“Akuntabilatas di kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Pusat temasuk yang terbagus karena selalu melaporkan apa pun itu, atau hal-hal lainnya terkait laporan keuangan kepada Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta,” tambah dia.
Sigit mengatakan area perubahan pelayanan publik, maka kantor pertanahan itu ujung tombak dari Kementerian ATR/BPN jadi masyarakat semuanya dilayani di kantor pertanahan. “Hal yang utama adalah pelayanan publik, ini yang juga kita kelola sebaik-baiknya termasuk juga pengaduan-pengaduan yang ada pihak kantah akan merespon dengan cepat,” ujar Sigit.
Dia juga mengklaim bahwa kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Pusat yang terbagus, dan kantah kota administrasi Jakara Pusat itu adalah kantor pertama di wilayah DKI Jakarta yang menjadi kota lengkap pada bulan April lalu.
“Dengan adanya kota lengkap tersebut data di kantah kota administrasi Jakarta Pusat itu sangat baik, memiliki digitalisasi, validasi yang tertingi di wilayah DKI yaitu kantah Jakarta Pusat. Hal ini pula yang kemudian mendorong layanan publik itu berjalan lebih baik, karena semuanya terorganize maka nya layanan publik sangat baik WBK pun diperoleh. Karena dasar layanan di kantah itu kadastral itu diantaranya data pertanahan, surat ukur, buku tanah, warkah itu yang dikelola dengan sebaik-baiknya,” pungkas Sigit.