Jakarta - Badan Pangan Nasional (NFA) menegaskan bahwa penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada periode Juli hingga Desember 2025 akan lebih terarah melalui penerapan digitalisasi. Aplikasi Klik SPHP menjadi instrumen utama untuk memastikan distribusi tercatat dengan baik sekaligus mencegah praktik penyaluran yang tidak wajar.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menjelaskan, sistem digital akan memudahkan pelacakan distribusi hingga ke pengecer. Meski begitu, ia meminta Perum Bulog tetap menyederhanakan mekanisme di lapangan agar tidak menyulitkan mitra penyalur. “Kalau Klik SPHP, itu kan supaya trace-nya ada. Jadi kita keluarkan beras SPHP, secara digital juga di data. Tinggal Bulog menyederhanakan prosesnya di lapangan jika ada mitra pengecer yang kesulitan mengaksesnya,” ujar Arief dalam wawancara di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Per 21 September 2025, realisasi penyaluran beras SPHP tercatat 401,7 ribu ton atau baru 26,79 persen dari target tahunan 1,5 juta ton. Penyaluran terbesar disumbang pengecer pasar rakyat dengan 5.550 unit mitra, disusul Rumah Pangan Kita (3.077 unit), sementara secara kuantum, Gerakan Pangan Murah menjadi yang tertinggi meski hanya tersebar di 1.631 titik.
Selain penguatan distribusi, Arief juga menyoroti fluktuasi harga gabah di masa panen gadu. Untuk menjaga daya beli petani, NFA melalui surat resmi menugaskan Bulog melakukan pengadaan gabah dengan harga minimal Rp 6.500 per kilogram, baik melalui mekanisme Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maupun skema komersial.
“Sekarang harga GKP ada yang Rp 7.000 per kilo, kecuali di Makassar sekitar Rp 6.500-an. Ini yang harus dijaga. Karena itu Bulog kami tugaskan menyerap gabah di wilayah dengan harga rendah,” tegas Arief.
Menurut proyeksi NFA, produksi beras nasional diperkirakan menurun pada kuartal IV 2025, dari 2,7 juta ton pada Oktober menjadi 1,7 juta ton di November dan 1,1 juta ton di Desember. Untuk itu, stok CBP akan terus diperkuat guna menjamin pasokan tetap aman bagi masyarakat.