KPP-FLPP Jadi Senjata Pemerintah Tekan Backlog Perumahan, BP Tapera Paparkan Strategi di Udayana
Redaksi | Selasa, 25 November 2025 - 12:03 WIB
Upaya mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat kembali diperkuat pemerintah melalui integrasi KPP dan FLPP. Pada kegiatan Percepatan Penyaluran KPP dan Sosialisasi FLPP di Universitas Udayana, BP Tapera memaparkan strategi pembiayaan yang lebih inklusif bagi MBR dan pelaku usaha sektor perumahan.
Jakarta - Upaya mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat kembali diperkuat pemerintah melalui integrasi KPP dan FLPP. Pada kegiatan Percepatan Penyaluran KPP dan Sosialisasi FLPP di Universitas Udayana, BP Tapera memaparkan strategi pembiayaan yang lebih inklusif bagi MBR dan pelaku usaha sektor perumahan.
Hadir sebagai narasumber, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa sinergi antara BP Tapera, Kementerian PKP, dan perbankan seperti BRI menjadi kunci memperluas jangkauan pembiayaan yang ramah masyarakat.
“FLPP terus didorong untuk memberikan kemudahan bagi MBR, sementara KPP memperkuat pembiayaan murah bagi UMKM sektor perumahan. Integrasi keduanya penting untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan penyaluran,” paparnya.
Acara kolaboratif tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala KSP Muhammad Qodari, Gubernur Bali Wayan Koster, serta 300 debitur mikro binaan PNM.
BP Tapera menilai UMKM Bali memiliki potensi besar sebagai motor ekonomi daerah. Karena itu, program KPP menjadi instrumen strategis untuk mengurangi ketergantungan pelaku usaha kecil pada pinjaman berbunga tinggi.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah menyediakan pembiayaan aman dan terjangkau melalui KPP. “Toko bangunan, kontraktor, dan pengembang bisa mengakses bunga 5%. Untuk UMKM, bunga hanya 6% untuk kebutuhan membangun, membeli, atau merenovasi rumah,” ujarnya.
Gubernur Bali Wayan Koster berharap percepatan program perumahan dapat mengurangi backlog perumahan di provinsi tersebut. “Kami memiliki backlog 32.000 unit dan 22.000 unit RTLH. Kami menargetkan penyelesaian RTLH dalam lima tahun,” katanya.
Kepala KSP Muhammad Qodari menggarisbawahi bahwa pembangunan perumahan adalah program strategis negara. “Bagi Presiden, program ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi bentuk keberpihakan untuk keadilan sosial,” tandasnya.
Baca Juga
