Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga

Cukup Rumit Membangun Infrastruktur IKN

Tim | Selasa, 22 Oktober 2024 - 16:43 WIB


"Memerlukan usaha yang lebih, kan belum pernah kita membangun kota dari nol, biasanya kan satu, satu. Kalau ini dari nol dan juga berbarengan."
Pemain Garuda Select, David Maulana Foto : Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga. (majalahfive/Darussalam)

Jakarta - "Cukup rumit, memerlukan usaha yang lebih, belum pernah kita membangun kota dari nol, biasanya kan satu, satu. Kalau ini dari nol dan juga berbarengan pembangunan infrastukturnya.” Demikian Danis H. Sumadilaga dalam perbincangan khusus bersama Majalah FIVE, saat menanggapi pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Sejak ditunjuk sebagai Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara pada Tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1419/Kpts/M/2021 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis menjadi sosok sentral yang menyita perhatian publik.

Dialah dirigen di balik orkestrasi besar yang melibatkan banyak disiplin ilmu, ahli dan pakar lintas sektor, ratusan entitas badan hukum pelaksana konstruksi, puluhan ribu tenaga kerja, serta penerapan teknologi dan inovasi mutakhir yang mendukung terwujudnya infrastruktur IKN.

Menganyam nada-nada yang berbeda pada setiap orang yang terlibat di dalam pembangunan infrastruktur IKN menjadi sebuah harmoni, bukanlah pekerjaan mudah. Diperlukan jiwa besar, komitmen, kerja keras, teladan, ketegasan, visioner dan mau menerima masukan dan kritikan.

Itulah Danis, yang jika berhadapan dengan siapa saja yang bertemu muka dengannya selalu tersenyum seraya tak lupa bertegur sapa.

Penjelasan Danis yang runut, detail, dan terstruktur, selalu dinanti oleh awak media untuk mengabarkan kembali kepada pembaca tentang perkembangan terkini pembangunan infrastruktur IKN. Danis yang berdarah bangsawan Sunda, sejatinya bukan orang baru di jajaran elite Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dia pernah menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR dan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya periode 2018-2020.

Bahkan, saat menjabat Dirjen Cipta Karya, Danis yang rendah hati, dan egaliter ini sempat menjadi Ketua Pelaksana Sayembara Desain Ibu Kota Baru pada 2019 lalu. Alumnus Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) kelahiran Jakarta itu pun sempat menempati posisi sebagai komisaris pada perusahaan konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Danis mendapat gelar master dari The University of South Wales pada 1990. Ia juga menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2016. Ia juga tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) 2018 2021 dan Ketua Umum PII 2021-2024.

Saat ini, Danis mengungkapkan bawah pembangunan infrastuktur IKN hanya akan menyelesaikan sisa kontrak kerjasama yang telah dilakukan.

“Dalam waktu dekat ini kita menyelesaikan yang sudah kontrak sampai dengan akhir 2024 dan mendukung untuk memulai yang 2025 tahun anggaran. Kan sekarang ada kontrak berjalan, 100 lebih kontrak kerjasama dan sebentar lagi ada pergantian. Jadi kita mendukung data dan menyiapkan perencanaan yang memang perlu dilanjutkan,” kata Danis.

Berikut petikan wawancaranya saat ditemui di ruang kerjanya.

Pemerintah berencana memindahkan Aparatur Sipil Negara atau ASN pada Juli 2024, lalu mundur ke September. Namun, jadwal pemindahan pada September juga kembali tertunda. Komentar Bapak?

Jadi begini, yang mengatur pemindahan itu kan bukan Kementerian PUPR, kalau PUPR dan Otorita itu lebih kepada penyediaan infrastrukturnya. Kemarin kan waktu perayaan 17 Agustus di IKN sudah dicoba, misalnya rumahnya sudah ada 12 tower, kantor juga beberapa lantai sudah siap, lalu kalau untuk tempat Presiden sudah ada, waktu itu juga ada rencana pemindahan 1700 orang. Jadi kalau sudah siap bisa, sekarang juga sudah siap sebagian, sebenarnya kalau bertahap bisa.

Susah tidak membangun infrastruktur IKN yang luas lahannya empat kali lipat dari Jakarta?

Cukup rumit, memerlukan usaha yang lebih, kan belum pernah kita membangun kota dari nol, biasanya kan satu, satu. Kalau ini dari nol dan juga berbarengan.

Pembangunan IKN ini masih mengandalkan dana dari APBN, menurut Bapak bagaimana?

Ide utamanya untuk membangun IKN itu kan, kalau ada dari APBN hanya sekitar 20 persen, sisanya investasi. Makanya kita mendorong agar pembangunan dilanjutkan dengan investasi dan investasi ini macem-macem, baik investasi langsung, kerjasama pemerintah badan usaha, dan lainnya. Itu yang sekarang sedang diupayakan Otorita IKN.

Bagaimana Bapak melihat komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam pembangunan IKN ini?

Kalau dari statement terakhir yang kita dengar, saya juga tidak mendengar secara langsung kan, pembangunan itu akan terus dilanjutkan.

Saat ini bagaimana kelanjutan pembangunan IKN?

Kalau dalam waktu dekat ini kita akan menyelesaikan yang sudah kontrak sampai dengan akhir 2024 dan mendukung untuk memulai yang 2025 tahun anggaran. Kan sekarang ada kontrak berjalan tuh, ada 100 lebih kontrak kerjasama, bagaimana menyelesaikan kontrak yang ada di IKN. Kemudian yang terakhir, mungkin nanti ada pergantian ya, bagaimana mendukung data, menyiapkan hal-hal yang memang perlu dilanjutkan.

Misalnya jalan ini selesainya sampai 2024 sampai mana, mana yang musti dilanjutkan. Pembangunan gedung yang sekarang berjalan, yang sudah selesai mana, yang dulu sesuai rencana mana dan yang belum mana. Daerah- daerah yang harus dikembangkan mana. Jadi menyiapkan perencanaan ya, persiapan perencanaan untuk kelanjutan.

Bapak akan terus menjadi Ketua Satgas?

Saya? Enggak tahu,, ha, ha , ha,,

Apa harapan Bapak dari pembanguna IKN ini?

Harapannya ini dapat berjalan dengan baik. Ini kan tujuannya adalah betul-betul menyiapkan pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, pemerataan tujuannya. Kalau ini berkembang Indonesia akan tumbuh lebih baik dan lebih merata dan dimulainya kan dengan infrastruktur.

Selama ini pembangunan infrastuktur hanya di kenal di Pulau Jawa saja ya?

Memang karena jumlah penduduknya juga banyak disini, tapi kan negara ini luas ya. Jadi bagaimana kita mendukung pemerataan sebenarnya.