Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Pemerintah Harus Mengejar Ketertinggalan Akibat Pendidikan Tidak Berjalan Normal
Tim | Selasa, 20 April 2021 - 17:26 WIB
Selain pendidikan, Gubernur Agus juga menyoroti soal stunting. Harap maklum melemahnya ekonomi jelas melemahkan pendapatan perkapita masyarakat, yang berakibat pada menurunnya asupan gizi kepada Balita.
Jakarta - Tahun 2020 dirasakan sebagai tahun yang penuh tantangan. Terutama karena kehadiran pandemi Covid-19 yang dirasakan hampir seluruh dunia. Wabah Covid-19 ini menyebabkan ekonomi dunia lumpuh. Perdagangan antar-negara lesu. PHK terjadi di mana-mana. Sejumlah negara mengalami resesi sejak kuartal kedua tahun 2020 karena mengalami pertumbuhan ekonominya minus.
Hal itu disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyikapi dampak pandemi yang belum mereda hingga saat ini. Karena itu menurutnya, pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi yang berdampak luar biasa terhadap sendi-sendi kehidupan, membuat lembaga pendidikan mengurangi pertemuan belajar mengajar. Tak terkecuali Lemhannas, yang biasanya selalu menggelar kelas ketahanan negara kepada para pemimpin negara ini.
Selain pendidikan, Gubernur Agus juga menyoroti soal stunting. Harap maklum melemahnya ekonomi jelas melemahkan pendapatan perkapita masyarakat, yang berakibat pada menurunnya asupan gizi kepada Balita.
"Di bidang kesehatan, pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah mesti mengantisipasi stunting dan kurang gizi pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa akibat resesi ekonomi,” kata Agus.
Bukan tanpa sebab Lemhannas memberi perhatian masalah stunting dan gizi pada anak. "Mereka yang pernah mengalami kelaparan, kurang gizi dan stunting sewaktu janin dan masa pertumbuhan akan sulit mencapai potensi manusia unggul. Mereka akan tercecer di era revolusi industri 4.0 dan persaingan sengit antar-bangsa," ujarnya.
Agus menilai, terkait dengan pencapaian potensi manusia unggul, pendidikan merupakan salah satu aspek yang disorot oleh Lemhannas. Menurutnya, Indonesia harus mengejar ketertinggalan selama wabah Covid-19 yang membuat pendidikan tak berjalan normal.
Tantangan lain yang menjadi sorotan Lemhannas pada masa ini adalah adanya kemerosotan pemahaman kebangsaan di antara anak bangsa. Agus menjelaskan penting bagi pemerintah untuk menguatkan identitas dan karakter bangsa. "Tak kalah penting adalah, generasi muda wajib mengetahui sejarah, peradaban dan warisan budaya Indonesia," jelasnya.
Kepada FIVE, Agus mengatakan identitas dan karakter yang kuat serta pemahaman terhadap sejarah, peradaban dan warisan budaya Indonesia dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Generasi muda akan menyadari bahwa mereka adalah pewaris peradaban Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi bersatu untuk mencapai cita-cita bangsa: maju, adil dan makmur. Dengan demikian mereka akan lebih bertanggung jawab menjaga agar kain kebangsaan tidak mudah koyak.
Berikut ini petikan wawancaranya di Kantor Lemhannas RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Bisa dijelaskan, apa saja program prioritas Lemhannas selama ini?
Lemhannas itu mempunyai program prioritas yang merujuk pada program pemerintahan, yaitu dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Yang memang dimasukkan ke dalam program prioritas itu adalah program-program yang ada di dalam fungsi kedeputian pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Karena di situ langsung masuk ke dalam pembangunan sumber daya manusia dalam rangka memantapkan nilai-nilai kebangsaan.
Inti dari fungsi Lemhannas itu pendidikan. Pendidikan juga tidak kurang dalam perannya untuk ikut membangun sumber daya manusia. Tetapi perlu saya jelaskan, sejak awal pendidikan di Lemhannas itu tidak masuk di dalam portofolio kementerian pendidikan. Sejarahnya lahirnya lembaga ini di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan.
Ini masih memerlukan komunikasi lebih lanjut untuk meyakinkan bahwa semua fungsi Lemhannas itu masuk ke dalam program prioritas nasional. Sementara ini, kami masih fokus pada program pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
Selama pandemi, apakah program tersebut masih terus berjalan ?
Alhamdulillah, masih berjalan. Tentu, disesuaikan dengan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, yaitu memenuhi 3M, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.
Tapi kami mengutamakan melalui daring tanpa mengurangi kualitas penyampaian materi belajarnya. Baik kualitas maupun lingkup pembekalan yang kami berikan kepada para peserta yang mengikuti program-program. Apakah itu pendidikan atau pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lemhannas.
Tapi pasti ada hal-hal strategis yang tidak mungkin dilakukan via daring ?
Ada. Misalnya, studi strategis luar negeri. Biasanya, para peserta dibagi di dalam tiga-empat kelompok. Kemudian meninjau ke beberapa negara untuk mencoba mengadakan perluasan wawasan, mengumpulkan informasi dan mengadakan studi banding tentang ketahanan nasional di negara-negara tersebut.
Itu yang sedang kita usahakan dialihkan menjalin komunikasi jarak jauh secara daring. Di mana, nantinya kami masih tetap bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan pejabat-pejabat terkait fungsional yang ada di negara lain untuk memenuhi kebutuhan kurikulum para peserta.
Kalau studi strategis dalam negeri, pengaturannya akan lebih mudah, karena akan berinteraksi dengan perangkat-perangkat pemerintahan dalam negeri di Indonesia. Itu pun akan kami laksanakan secara daring.
Selama pandemi, apa saja program khusus yang masih berjalan di Lemhannas ?
Program khusus, apapun yang dilaksanakan oleh Lemhannas, perlu diletakkan dalam konteks lingkungan yang ada, dalam ekosistem bahwa prioritas untuk mengatasi ancaman Covid-19 ini terpusat untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu menurut saya, pemusatan sumber daya yang ada, juga diberikan untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut.
Jadi, sudah tidak lagi tersebar kepada lembaga, tapi Lemhannas juga memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi Lemhannas melaksanakan program prioritas, mengatasi ancaman pandemi, itu dengan mendukung kebijakan-kebijakan efisiensi anggaran, refocusing anggaran.
Apa saja sebenarnya peran dan fungsi Lemhannas ?
Secara konstitusional, atau umumnya Lemhannas mempunyai tiga fungsi atau peran. Pertama, dalam fungsi pendidikan, yaitu dalam kemampuan pimpinan strategis pada tingkat nasional untuk melaksanakan dan menyelenggarakan kepemimpinannya. Pada tingkat strategis, dalam lingkup nasional, global maupun internasional.
Kedua, untuk melaksanakan pengkajian strategis. Utamanya, berada pada lingkup dan wujud mengkaji kebijakan-kebijakan strategis yang bermuara kepada penyampaian rekomendasi kepada pemerintah.
Ketiga, melaksanakan internalisasi, sosialisasi dan pengembangan pengkajian dalam nilai-nilai wawasan kebangsaan. Semuanya itu diletakkan dalam core Lemhannas, yaitu berintikan pada materi-materi konsensus dasar kebangsaan. Terdiri atas Pancasila, UUD 45, NKRI dan semangat Bhineka Tunggal Ika. Itulah lingkup dan wujud dari peran dan kewenangan Lemhannas yang diamanatkan dalam konstitusional.
Gubernur Lemhannas saat memberikan ceramah kepada Aparatur Kesbangpol Jabar. (dok.lemhannas)
Apa saja sasaran dan target yang ingin dicapai Lemhannas ?
Kita melihat bahwa perjalanan Lemhannas telah membuka pintu dan lingkup yang semakin lama semakin meluas untuk menjangkau masyarakat. Kita tidak lupa bahwa Lemhannas ini ketika diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 20 Mei 1965, itu bernama Lembaga Pertahanan Nasional. Ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai kawah candradimuka, menggodok pelaksana praktisi dalam fungsi pertahanan.
Karena pada saat itu lembaga pendidikan dari bangsa Indonesia ini masih terbatas. Terutama masih diselenggarakan dan dilaksanakan oleh generasi pembebasan angkatan 45. Oleh karena itu, diharapkan kepada mereka, selain sebagai praktisi, juga sebagai teoritisi, sambil juga mengembangkan doktrin-doktrin pertahanan pada waktu itu.
Dari situ, kemudian muncul untuk bisa mewadahi pendayagunaan seluruh potensi dan sumber daya nasional kebangsaan ini maka istilah pertahanan itu berubah menjadi ketahanan. Juga pesertanya, yang tadinya diperuntukkan bagi para perwira, khususnya TNI. Kemudian berkembang juga dengan Polri, sekarang dibuka untuk praktis seluruh warga negara yang bukan berasal dari TNI dan Polri. Mula-mula berkembang melalui PNS, tapi sekarang sudah dibuka bagi seluruh komponen bangsa.
Bisa dijelaskan berbagai jenis program belajarnya ?
Pertama, adalah program pendidikan reguler. Itu selama tujuh bulan. Itu diperuntukkan bagi para peserta. Patokannya adalah eselon dua pada lembaga pemerintah yang diproyeksikan untuk menduduki eselon 1, lamanya tujuh bulan. Kedua, program pendidikan singkat. Diperuntukkan bagi pejabat pemerintah yang ekuivalen dengan eselon 1, sudah menduduki eselon 1, lamanya 4 bulan.
Di samping itu, ada juga peningkatan kapasitas pimpinan daerah, atau P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen). Itu khusus untuk menyelenggarakan program-program pendidikan bagi aparat atau pimpinan daerah. Ada juga pembekalan melalui pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Ini terbuka untuk seluruh elemen masyarakat yang ada, tapi tidak sepenuhnya bebas. Ada kriteria atau syarat tertentu yang harus dipenuhi. Jadi masih banyak yang mengira ini seperti kampus atau pendidikan umum.
Bagaimana Bapak melihat kepala daerah yang masih sering terjerat korupsi ?
Bisa jadi mereka ada juga yang pernah dididik di Lemhannas. Mari kita buka dalam kenyataan bahwa pemimpin itu tidak bisa dibentuk hanya dari, katakanlah masa yang paling lama di Lemhannas itu 7 bulan. Tak bisa pemimpin itu dibentuk 7 bulan.
Tergantung dari apa yang dia terima dan dia lakukan di Lemhannas. Di manapun begitu. Saya rasa bagi setiap individu yang punya bidang profesi akan bisa merasakan bahwa berkembangnya kapasitas potensi dan kepemimpinan masing-masing. Itu akan matang di tempat praktik. Bukan dari pendidikan.
Pendidikan hanya membekalkan. Tetapi, di tempat praktik, jika memang ditempa dengan culture good governance dan clean governance. Maka, dia akan terpanggil untuk mengikuti culture itu. Jadi itu tergantung culture, aturan main dan penegakan aturan di tempat praktiknya.
Oleh karena itu, penting bahwa kalau kita menghadapi masalah-masalah kebangsaan seperti ini, kita juga jangan salah untuk menafsirkan. Ini sangat bergantung kepada satu lembaga saja, tapi ini akan merupakan hasil dari upaya semua fungsi pemerintahan bahkan masyarakat.
Apa saja tantangan Lemhannas di era pandemi Covid-19 ?
Kita tidak perlu untuk membuka buku-buku teori, untuk melihat apa dampak dari pandemi ini. Kita melihat statistik saja angka-angka, bagaimana kita tidak bisa untuk melaksanakan penurunan tingkat penularan dari pandemi di masyarakat. Ini tantangan. Ini akan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain.
Kedua, kondisi kesehatan di dalam masyarakat ini akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Kita lihat, banyak aset yang dijual dan dengan harga-harga yang cukup murah. Apakah harus laris seperti kacang? Tidak juga. Karena orang yang beli yang punya uang juga tidak ada.
Ini akan berpengaruh kepada nilai indeks ketahanan ekonomi. Ketahanan nasional itu akan baik kalau memang kita punya di Lemhannas bahwa sistematika kajian atau analisis kita bagi dalam gatra atau aspek. Yaitu, gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan Hankam.
Jadi indeks ekonomi itu sangat berpengaruh ?
Sangat. Tapi tetap saja, hanya dalam semua gatra yang saya sebutkan tadi indeks ketahanan gatra ini tinggi, kita bisa mengatakan secara akumulatif, indeks ketahanan nasional itu tinggi. Tapi, kalau ada salah satu gatra ini drop, apalagi dua, sosial-budaya karena kesehatan, ekonomi ini drop, maka ini akan berpengaruh kepada indeks ketahanan nasional yang ada. Kita lihat, betapa ekonomi sangat dipengaruhi dengan adanya implikasi dari pandemi.
