Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, Kepala BRIN Target Opini WTP
Yapto Prahasta Kesuma | Rabu, 22 Maret 2023 - 10:35 WIB
Jakarta - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko mentargetkan tahun 2023 ini BRIN berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Handoko mengatakan, dengan raihan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya tentang sumber anggaran.
"Sebisa mungkin tahun ini kita harus bisa WTP. Saya tidak melihat ada alasan untuk tidak bisa, mestinya bisa,” kata Handoko dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2023 yang membahas pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan dan implementasi manajemen risiko di lingkungan BRIN di Jakarta, Selasa (21/03).
Peneliti di bidang Fisika ini menjelaskan tahun lalu sebenarnya BRIN bisa meraih WTP dari BPK, namun ada hal-hal kecil yang terlewat.
“WTP bukan jaminan, namun dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya tentang sumber anggaran yang kita peroleh," ujar Handoko.
Dalam rapat koordinasi pengawasan ini, Handoko juga mengatakan BRIN harus melakukan pengawasan yang lebih baik. Pengawasan yang mendasar menurutnya adalah pencegahan fraud di level Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
"Orientasinya bukan penyerapan. Namun jika bekerja aktif pasti terserap," katanya.
“Saya lihat belanjanya dulu apakah sesuai dengan tusi dan regulasi, SBM dan seterusnya, sebelum melihat seberapa besar penyerapan," ungkapnya.
Menurutnya, melihat substansi (bukan sekadar administrasi) merupakan bagian dari manajemen risiko. Hal tersebut dinilai sederhana namun prinsip dan mungkin belum menjadi perhatian sejak dulu.
"Kita harus lihat apakah sudah sesuai regulasi atau tidak, kedua, aspek fairness atau keadilan. Semua harus punya akses yang sama untuk mendapatkan haknya," tegas Handoko.
"Manajemen risiko adalah paling mendasar dari manajemen lainnya. Pengawasan dilakukan oleh kita semua, ini tanggungjawab kita semua. Namun demikian, kita semua berharap Inspektur Utama punya mata yang lebih jeli dan regulasi yang lebih baik," imbaunya.
Ke depan, Kepala BRIN menekankan kepada Inspektorat Utama dan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk perlu merancang metode agar bisa melakukan manajemen risiko terkait kinerja.
"Kalau terkait anggaran dan asset lebih tangible. Misalnya, kita bisa memanage risiko potensi kegagalan kinerja berdasarkan audit kinerja. Dengan demikian, kita bisa lihat kinerja tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dari sisi asset, program, dan SDM," urainya.
Baca Juga
