Pemerintah Percepat Pengembangan Ekonomi Syariah untuk Dukung Perekonomian Nasional

Kiki Apriyansyah | Kamis, 15 Mei 2025 - 21:53 WIB


Pemerintah Indonesia terus mempercepat pengembangan ekonomi syariah nasional sebagai prioritas strategis untuk menciptakan fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemain Garuda Select, David Maulana Foto : Menko Perekonomian Airlangga hartarto foto bersama pembicara dan perserta arasehan Ekonom Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Puri Agung, Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (15/05/2025).

Jakarta - Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah nasional sebagai salah satu prioritas strategis dalam membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sarasehan Ekonom Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Puri Agung, Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (15/05/2025).

Menko Airlangga menekankan bahwa penguatan sektor halal merupakan pilar utama pembangunan ekonomi nasional. “Indonesia memiliki regulasi khusus produk halal sebagai bukti komitmen Pemerintah dalam membangun sistem halal nasional yang kokoh dan berdaya saing global,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah terus mendorong sektor industri halal, keuangan syariah, serta inovasi teknologi dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah nasional. Salah satu fokus utama adalah sektor makanan dan minuman halal yang kini mewakili hampir 40% dari keseluruhan aktivitas ekonomi nasional.

Sebagai upaya memberdayakan UMKM dalam ekosistem halal, Pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikasi halal gratis. Mekanisme baru berbasis deklarasi mandiri dan transparansi komposisi produk diyakini dapat mempercepat penguatan pelaku usaha kecil dan menengah dalam industri halal.

“Pemerintah sudah mengambil keputusan melalui undang-undang bahwa untuk UMKM, halalnya gratis dan diberi kewenangan untuk self-assessment, dengan kewajiban transparansi bahan baku,” jelas Menko Airlangga.

Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat ekonomi syariah global, dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai 245,97 juta jiwa pada tahun 2024. Kontribusi ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2024 tercatat sebesar 46,71%, menunjukkan peran krusial sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi riil. Dalam laporan State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024, Indonesia menempati posisi ketiga dunia dalam Global Islamic Economy Indicator.

Dalam forum tersebut, Menko Airlangga juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam memperkuat daya saing produk halal Indonesia. Pemerintah telah menjalin Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan negara-negara seperti Brunei Darussalam, Jepang, dan Korea Selatan, yang mengapresiasi standar halal Indonesia.

Lebih jauh, potensi ekonomi dari industri haji dan umrah yang mencapai USD 8 miliar per tahun di Arab Saudi menjadi peluang strategis yang tengah dioptimalkan. Salah satu langkah konkret adalah usulan kerja sama sistem pembayaran digital antara Bank Indonesia dan otoritas moneter Saudi menggunakan QRIS, sehingga transaksi jamaah dapat kembali memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional.

“Kalau kita siapkan akomodasi di sana dan jamaah umroh serta haji menggunakan QRIS, maka sebagian uangnya bisa kembali ke Indonesia,” papar Menko Airlangga.

Inovasi keuangan syariah juga menjadi bagian penting dari strategi nasional. Pemerintah tengah mengembangkan Bullion Bank atau Bank Emas sebagai alternatif simpanan berbasis emas yang syariah compliant. Menko Airlangga menyebut emas sebagai aset stabil yang terbukti tangguh dalam setiap krisis.

“Bank Emas ini syariah compliant banget. Saya lihat emas itu dalam beberapa tahun terakhir dalam setiap krisis ternyata naik. Jadi, bukan hanya Dana Pihak Ketiga, tapi emas juga menjadi pilar ketahanan ekonomi,” tambahnya.

Tak hanya itu, Pemerintah juga fokus pada hilirisasi mineral strategis seperti tembaga dan emas. Dengan kemampuan produksi emas nasional di antaranya melalui Freeport Indonesia yang mampu menghasilkan sekitar 70 ton per tahun Indonesia memiliki peluang besar memperkuat cadangan devisa dan sistem keuangan berbasis aset riil.

Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting nasional, antara lain Wakil Presiden RI ke-13, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, serta Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Indonesia kian mantap menapaki jalan menjadi pusat ekonomi syariah global yang inklusif, inovatif, dan kompetitif.

Baca Juga